SERANG – Pemprov Banten berjanji akan terus menambah jumlah penerima serta besaran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Itu dilakukan agar angka kemiskinan dapat terus ditekan setiap tahunnya.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat menghadiri penyaluran bansos Jaminan Sosial Rakyat Bersatu (Jamsosratu) kepada tiga ribu lebih warga Kabupaten Serang, di halaman kantor Dinas Sosial (Dinsos) Banten, KP3B, Selasa (22/10).
Andika mengatakan, program bansos yang bersumber dari APBD Banten salah satunya adalah program Jamsosratu. Program yang sudah berjalan sejak 2013 sangat signifikan menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten.
Kata Wagub, dalam empat tahun terakhir angka kemiskinan di Banten terus menurun. Bila 2016 berada di angka 9,22 persen, tahun ini berdasarkan data BPS menurun signifikan menjadi 5,2 persen. “Penurunan angka kemiskinan tidak bisa dipungkiri bahwa program Jamsosratu ini berkontribusi signifikan menekan angka kemiskinan di samping program bansos lainnya,” tuturnya.
Berdasarkan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, jumlah keluarga miskin di Banten sebanyak 654.785 RTM (rumah tangga miskin), dari jumlah tersebut yang sudah terkover oleh PKH (Program Keluarga Harapan) yang didanai APBN sebanyak 314.514 KPM (keluarga penerima manfaat), sedangkan Jamsosratu sebanyak 50 ribu KPM. Total yang sudah terkover baik PKH dan Jamsosratu sebanyak 364.514 KPM atau 55,67 persen dari total RTM yang terdapat dalam PBDT.
Andika melanjutkan, Pemprov Banten sangat concern dan memiliki komitmen penuh dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik melalui kebijakan koordinasi dan dukungan anggaran, di mana tahun anggaran 2019 dialokasikan lebih dari Rp90 miliar untuk bansos.
Dukungan itu merupakan bentuk komitmen dan sinergisme antara Pemprov Banten dan pemerintah pusat dalam percepatan penanggulangan tiga kemiskinan sebagaimana amanat Perpres 96/2015 jo Perpres 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. “Pemprov telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten. Program bansos merupakan salah satu dari strategi penanganan kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Kasubdit Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) RI Keukeu Komarawati yang turut hadir dalam penyaluran Jamsosratu mengatakan, Kemensos mengapresiasi program Jamsosratu yang merupakan replikasi Program Keluarga Harapan (PKH).
“Satu-satunya program yang mereplikasi PKH adalah Jamsosratu yang ada di Banten. Kami sudah memberikan apresiasi kepada Pemprov Banten sejak 2014. Kami tentu menyambut baik karena target PKH belum bisa menyentuh warga miskin keseluruhan. Dengan hadirnya Jamsosratu ini meng-cover yang belum terkover PKH. Ini menjadi sinergi yang tepat,” katanya.
Ia menambahkan, Jamsosratu jelas punya manfaat yang bagus untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengubah perilaku KPM. Ia berharap Pemprov Banten bisa mengalokasikan anggaran lebih besar tahun depan.
“Saya melihat APBD Banten 2019 lebih dari Rp12 trliun, anggaran untuk Jamsosratu sebesar Rp87,5 miliar atau 0,8 persen dari total APBD. Tahun depan semoga bisa di atas satu persen,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinsos Banten Nurhana mengatakan, penyaluran Jamsosratu untuk warga Kabupaten Serang merupakan penyaluran tahap satu gelombang kedua tahun 2019. “Sesuai Perpres 63/2017 penyaluran dilakukan secara nontunai melalui perbankan. Jadi, RTS-nya nanti kita bagikan kartu ATM dan buku rekening bank. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Pada 2019 ada 50 ribu keluarga KPM Jamsosratu di Provinsi Banten. Setiap KPM menerima bantuan sosial bersyarat sebesar Rp1.750.000 setiap tahun yang dicairkan dalam dua tahap.
“Tahun ini bantuan Jamsosratu lebih besar dibandingkan 2018. Di mana tahun lalu besaran bantuan hanya Rp1.665.000 per KPM. Pemberian bantuan Jamsosratu dibagi dua tahap. Tahap pertama Rp1 juta, dan tahap kedua Rp750 ribu,” bebernya. (den/air/ira)
