LEBAK – Tiga korban pelecehan seksual berinisial SER, JEN, dan NIS bersama keluarga dan kuasa hukumnya mengadu kepada DPRD Lebak, Selasa (29/10). Mereka meminta terduga pelaku pelecehan seksual dan yang mencekoki obat kepada para siswa SMK tersebut diproses hukum.
Pantauan Radar Banten di ruang Komisi III DPRD Lebak, para korban pelecehan seksual bersama keluarga dan penasehat hukumnya diterima di ruangan Komisi III DPRD Lebak. Mereka ditemui langsung Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat, Wakil Ketua DPRD Lebak Ucuy Masyhuri, Wakil Ketua Komisi III Acep Dimyati, Anggota Komisi I Aad Firdaus, dan anggota Dewan asal Wanasalam Musa Weliansah. Kepada para wakil raklyat, korban bersama keluarganya meminta Dewan ikut memberikan dukungan moral kepada para korban. Mereka juga meminta aparat penegak hukum memroses para pelaku pelecehan seksual serta yang mencekoki korban dengan minuman keras dan obat-obatan secara profesional.
Penasehat hukum korban, Erwanto menyatakan, kasus pelecehan seksual terjadi pada 10 Oktober 2019 lalu. Korbannya merupakan siswi salah satu SMK di Lebak selatan berinisial SER, JEN, dan NIS. Sementara itu, terduga pelecehan seksual ND telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Malingping, namun dua orang lagi yang diduga ikut bersama-sama tersangka, yakni AG dan FI masih bebas. Karena itu, dia meminta kepada Dewan ikut mendorong agar proses hukum dijalankan secara profesional dan transparan.
“Kami datang ke sini untuk meminta dukungan dari para wakil rakyat. Kami ingin hukum dijalankan secara profesional dan para pelaku ditindak sesuai aturan,” kata Erwanto kepada wartawan di gedung DPRD Lebak.
Dijelaskannya, korban mengalami trauma akibat dicekoki miras dan obat-obatan. Dalam kondisi tidak sadar, korban dilecehkan. Karena itu, dia mempertanyakan penanganan kasus hukum di Polsek Malingping. Padahal kasus ini terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak dan yang berwenang menangani kasus tersebut semestinya unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lebak.
“Sampai sekarang informasinya Polsek Malingping belum melimpahkan kasus dugaan pelecehan seksual ke Mapolres Lebak,” tegasnya.
Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat mengaku prihatin dengan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap para pelajar di Lebak. Namun, Dewan tidak bisa mencampuri proses hukum di kepolisian. Dirinya hanya bisa memberikan dukungan moral kepada keluarga korban dan berharap aparat penegak hukum dapat menangani kasus tersebut dengan obyektif, transparan, dan profesional.
Politikus Partai Gerindra ini berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari para korban, keluarga korban, dan penasehat hukumnya. Dewan berencana akan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), dan Inspektorat Lebak untuk mempertanyakan langkah-langkah pemerintah dalam menindak aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat. Karena FI merupakan ASN Puskesmas Malingping.
“Kami akan klarifikasi kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti aspirasi dari korban pelecehan seksual. Nanti sanksinya seperti apa, biar instansi terkait yang akan menghukumnya,” kata Dindin.(Mastur)










