LEBAK – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak rencana penyertaan modal Pemkab Lebak kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kurang lebih sebesar Rp21,1 miliar. Empat BUMD yang akan menerima suntikan modal dari APBD 2020, yakni PDAM Tirta Multatuli, PT LKM Rangkasbitung, BPR Warunggunung, dan PD Lebak Niaga.

Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Musa Weliansyah menyatakan, Rancangan APBD 2020 diproyeksikan mengalami defisit yang cukup signifikan. Karena itu, tim anggaran pemerintah daerah harus melakukan efisiensi agar kegiatan pembangunan di Lebak tetap berjalan. Walaupun dengan anggaran yang terbatas. Salah satunya, yakni dengan menunda atau membatalkan anggaran penyertaan modal kepada empat perusahaan di bawah naungan Pemkab Lebak.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), PDAM bakal menerima suntikan dana Rp15 miliar, BPR Warunggunung Rp3,1 miliar, PT LKM dan PD Lebak Niaga masing-masing akan menerima suntikan dana Rp1,5 miliar.

Penyertaan modal untuk PDAM, lanjutnya, bisa digunakan pemerintah daerah untuk kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Apalagi, manajemen PDAM Tirta Multatuli sedang mendapatkan sorotan, karena kinerjanya terkait kualitas pelayanan kepada pelanggan masih kurang memuaskan. Lebih baik, anggaran itu digunakan untuk normalisasi sungai yang menjadi sumber air baku PDAM.

“Sekarang, masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM banyak yang mengeluhkan pelayanan distribusi air bersih. Salah satu contohnya, pelanggan PDAM di Malingping tidak bisa menikmati air bersih setiap saat, karena air Sungai Cilangkahan yang menjadi sumber air baku mengalami penyusutan,” ungkapnya.

Tidak hanya pernyertaan modal kepada PDAM, Fraksi PPP DPRD Lebak juga menyoroti suntikan dana kepada BPR Warunggunung, PT LKM, dan PD Lebak Niaga. Tiga perusahaan tersebut dinilai tidak optimal dalam menjalankan bisnisnya. Bahkan, keuntungannya pun tidak maksimal, sehingga bisa merugikan keuangan daerah.

“Lebih baik dana untuk penyertaan modal dibatalkan. Alihkan kepada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” tegas anggota Dewan asal Kecamatan Wanasalam ini.

Bupati Iti Octavia Jayabaya menyatakan, dana yang dikucurkan kepada PDAM Tirta Multatuli sebagai dana talangan, karena setelah program pemasangan sambungan rumah (SR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berjalan baik maka akan diganti pemerintah pusat. Jadi, Pemkab hanya menyiapkan dana talangan pada awal tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran akan langsung ditransfer dari pusat. Itupun sesuai dengan sambungan rumah yang terpasang. Jika tidak terpasang maka uangnya tidak digunakan.

“Di Banten ada dua daerah yang menerima program MBR dari pusat, yakni Lebak dan Cilegon. Tahun ini, program tersebut kita tolak karena waktunya mepet,” jelasnya.(Mastur)