CILEGON – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten mengambil alih Panitia Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Kota Cilegon. Wakil Ketua Kadin Banten Bidang Organisasi Agus Wisas ditunjuk sebagai ketua OC dan Wakil Ketua Kadin Banten Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industri Tatang Tarmizi sebagai sekretaris OC.
Keputusan itu dikeluarkan oleh Kadin Provinsi Banten melalui surat Nomor 033/KU/Kadin-Banten/XI/2019, tertanggal 7 November 2019. Melalui surat itu, Kadin Provinsi Banten mengeluarkan tiga keputusan. Selain mengganti panitia, pelaksanaan Mukota Kadin Cilegon juga diundur dari semula 14 November 2019 diberi kelonggaran hingga 1 Desember 2019.
RelatedPosts
Saat dihubungi, Tatang Tarmizi mengatakan, semua proses mukota akan diulang karena itu yang menjadi sumber masalah. “Ditunjuknya saya dan Pak Agus harus bisa memperbaiki suasana yang ada. Jangan sampai panitia diganti, tapi tidak membawa manfaat. Semangatnya perbaikan. Tidak ada keberpihakan,” kata pria yang akrab disapa Itang, kepada Radar Banten, Minggu (10/11).
Menurut Itang, hal-hal yang diulang antara lain pendaftaran. Baik pendaftaran sebagai peserta maupun bakal calon ketua. “Kita akan optimalkan partisipasi pemilih. Siapa pun yang terpilih, representasi pemilihnya harus besar. Makanya, panitia akan menggalang partisipasi pemilih seluas-luasnya. Bila perlu kita jemput bola dengan menyurati para pengusaha,” ujarnya.
Idealnya, lanjut Itang, agar roda organisasi Kadin Kota Cilegon tetap berjalan, Kadin Banten harus memegang kendali. Antara lain dengan mengisi posisi ketua Kadin Cilegon dengan pelaksana tugas (plt). “Ketua Kadin Cilegon sebelumnya, yakni Pak Sahruji kan sudah habis per akhir Oktober kemarin. Tapi, saya belum dapat arahan ketua sehingga pembicaraannya belum sampai ke sana,” jelasnya.
Yang jelas, lanjut Itang, dirinya ingin semua tahapan mukota diulang. Ia tidak mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan panitia mukota sebelumnya. “Saya enggak mau, misalnya, menandatangani apa yang tidak saya ketahui. Harus dari awal semua. Urusan KTA (kartu tanda anggota) juga harus di-clear-kan,” tegas Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Cilegon itu.
Menyikapi keputusan Kadin Provinsi Banten, Ketua Panitia OC Mukota Kadin Kota Cilegon yang dibentuk Kadin Kota Cilegon Isbatullah menuturkan, keputusan yang disampaikan melalui surat Kadin Banten itu akan dibahas oleh Kadin Cilegon dan dikonsultasikan dengan Kadin Banten.
Meski Kadin Banten telah mengganti dirinya, kepanitiaan yang dipimpinnya akan tetap menjalankan proses seperti yang telah direncanakan. Hal itu karena ia belum menerima surat baru dari Ketua Kadin Kota Cilegon Sahruji.
“Insya Allah tahapan Mukota Kadin Cilegon 2019 akan tetap berjalan, setelah pendaftaran calon peserta dan calon kandidat sudah ditutup hari ini, Jumat, tanggal 8 November 2019, maka tahapan berikutnya adalah verifikasi calon peserta dan calon kandidat, dan insya Allah tanggal 12 November 2019 kita akan umumkan calon peserta dan calon kandidat yang lolos verifikasi,” papar Isbat.
Di sisi lain, Ketua Himpunan Pengusaha Lokal Cilegon (HPLC) Kota Cilegon Jaenal Arifin mengapresiasi keputusan Kadin Provinsi Banten. Ia menilai keputusan itu membuktikan tudingan yang disampaikannya benar. Namun, Jaenal merasa keberatan soal pelaksanaan Mukota Kadin Kota Cilegon yang ditenggat maksimal pada 1 Desember 2019. “Itu terlalu terburu-buru dan tidak relevan,” tegasnya.
Ia melanjutkan, sesuai AD ART Pasal 24 ayat 2 huruf b dijelaskan, pelaksanaan Mukota Kadin paling cepat digelar sebelum dan paling lambat dua bulan sesudah masa jabatan kepengurusan habis. “Kami minta panitia yang baru tidak terlalu tergesa-gesa,” harapnya.
Kemudian, demi kelancaran organisasi dan tidak menghambat pelayanan kepada dunia usaha dan industri, Jaenal meminta Kadin Provinsi Banten untuk menunjuk plt ketua Kadin Kota Cilegon. (ibm-bam/ira)
