BANDUNG – Hari AIDS Sedunia yang diperingati tiap 1 Desember sejak 1988 bertujuan agar dunia bersatu melawan HIV dan AIDS, memberi dukungan semangat kepada orang-orang dengan HIV-AIDS, dan untuk menghormati mereka yang telah meninggal akibat AIDS.
Kasus AIDS pertama di Indonesia dilaporkan secara resmi pada 1987. Indonesia menjadi negara ke-13 di Asia yang pemerintahnya melaporkan kasus HIV-AIDS ke Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sejak itu, Kementerian Kesehatan RI melaporkan secara berkala akumulasi temuan kasus HIV dan AIDS di dalam negeri. Ini berarti, penanggulangan AIDS di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 30 tahun.
Pada 2016, Kementerian Kesehatan RI memperkirakan 640.443 orang hidup dengan HIV-AIDS di Indonesia. Hingga September 2019, kementerian ini melaporkan hanya 57 persen atau 363.526 orang yang mengetahui kalau dirinya mengidap HIV. Lalu hanya 19 persen atau 121.927 orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang memperoleh pengobatan antiretroviral (ARV). Terakhir, capaian untuk tidak terdeteksinya jumlah virus pada ODHA yang ikut terapi ARV hanya 1 persen atau 5.170 orang.
Ini kenyataan getir karena dari data tersebut, 518.516 ODHA di Indonesia saat ini tidak memperoleh layanan kesehatan HIV. Sebagai organisasi komunitas orang-orang dengan HIV-AIDS dan konsumen narkoba, Rumah Cemara mengajak seluruh elemen masyarakat dan komunitas terdampak HIV untuk lebih kritis dalam memperingati Hari AIDS Sedunia.
“Saat ini, bukan waktunya untuk sebuah perayaan. Negara ini sedang menghadapi krisis. Krisis atas sebuah sistem kesehatan negara yang telah terbukti gagal melindungi hak-hak warganya, hak yang paling mendasar, hak atas kesehatan,” tutur Aditia Taslim, Direktur Eksekutif Rumah Cemara, dikutip dari siaran pers, Minggu (1/12).
Adit menambahkan, permasalahan yang sedang dihadapi bukan hanya soal kesehatan. Namun ada faktor-faktor penentu lainnya yang hingga saat ini masih menjadi hambatan besar. “Faktor-faktor seperti peraturan dan undang-undang yang masih bersifat menghukum dan mengkriminalisasi, komitmen dan kemauan politik yang sangat lemah menyebabkan tidak adanya pemimpin negara yang berani mengambil sebuah sikap, stigma dan diskriminasi yang masih sangat tinggi di lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan dan bahkan di layanan kesehatan sekalipun,” ungkap Adit.
Tanpa adanya perubahan secara dramatis, Indonesia akan gagal menanggulangi HIV- AIDS. Untuk itu, Rumah Cemara menuntut revisi peraturan dan UU yang memidanakan (mengkriminalisasi) dan menghambat program penanggulangan HIV-AIDS, termasuk peraturan-peraturan daerah yang tidak konsisten dengan komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak asasi manusia.
Tunjukkan komitmen dan kemauan politik. Tanpa adanya pemimpin negara yang berani secara terbuka menyatakan dukungan penuh, pelaksanaan program HIV akan tetap menemui banyak hambatan.
“Lindungi ODHA dari stigma dan diskriminasi dengan membentuk mekanisme perlindungan yang dijamin oleh negara,” ungkap Adit.
Tuntuan lainnya, sambung Adit, laksanakan Program Test and Treat secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh ODHA yang mengetahui statusnya langsung mendapatkan pengobatan ARV. “Turunkan harga obat ARV. Obat ARV yang dijual di Indonesia oleh PT Kimia Farma dibanderol dengan harga sampai 2,5 kali lipat dari harga pasar. Penurunan harga obat dapat mendorong jumlah ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV tanpa harus menambah beban biaya yang dikeluarkan oleh negara,” kata Adit.
Karena itu, Rumah Cemara menyarankan agar segera mendaftarkan obat ARV terbaru sesuai rekomendasi WHO. Salah satu obat ARV terbaru, Dolutegravir (DTG), dinilai memiliki banyak keuntungan. Selain harga yang lebih murah, DTG juga memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sehingga dapat menekan jumlah virus HIV dengan waktu yang lebih cepat, lebih dapat ditoleransi dengan efek samping yang lebih sedikit atau bahkan ringan. Dosis satu kali sehari sehingga dapat menurunkan resiko lupa. Memiliki lebih sedikit interaksi dengan obat lain sehingga aman jika digunakan bersamaan dengan obat lain, serta tingkat resistensi yang rendah membuat jenis obat ini menjadi lebih efektif untuk penggunaan jangka panjang.
“Sediakan obat ARV untuk anak. Saat ini anak-anak yang hidup dengan HIV di Indonesia tidak memiliki akses terhadap obat ARV khusus anak. Penggunaan obat dewasa yang dosisnya disesuaikan memiliki resiko atas ketidakakuratan dosis serta kesulitan dalam pemberian obat. Hal ini dapat berisiko pada resistensi obat ARV,” ungkapnya.
Hal lainnya, lanjut dia, penuhi komitmen Universal Health Coverage (UHC) dan penuhi komitmen Deklarasi Paris 1994 – Greater Involvement of People Living with HIV (GIPA). GIPA menuntut negara untuk melibatkan ODHA dan populasi yang menjadi kunci keberhasilan program penanggulangan AIDS secara bermakna. Caranya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan koordinasi organisasi juga jaringan komunitas ini secara penuh dalam respons terhadap persoalan HIV-AIDS di seluruh tingkatan. Hal ini akan memastikan terciptanya lingkungan politik, hukum, dan sosial yang mendukung. (aas)
