SERANG – Pada ulang tahun ke-42 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mendapatkan kado istimewa dari Presiden Joko Widodo berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Berdasarkan PP tersebut, BP Jamsostek meningkatkan santunan kepada perserta bila mengalami kecelakaan kecelakaan kerja dan kematin.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Direktur Wilayah BP Jamasostek Banten Eko Nugriyanto pada focus group disussioan perluasan dan percepatan kepesertaan BP Jamsostek bersama pemerintah daerah Provinsi Banten dan lembaga terkait, Kamis (26/12).
“Dengan peningkatan ini seharusnya seharusnya tumbuh kesadaran yang luar biasa bagi seluruh masyarakat untuk ikut program kita. Dengan iuran yang terjangkau, tapi kita memberikan manfaat yang sangat penting, sangat berarti bagi kehidupan pekerja dan keluarganya,” ungap Eko.
Berdasarkan PP No 82 Tahun 2019, santunan jaminan kematian yang diberikan BP Jamsostek meningkat dari Rp16,2 juta menjadi Rp 20 juta. Biaya pemakaman pun naik dari Rp3 juta menjadi Rp10 juta. Selain itu, janda pekerja berhak mendapatkan santunan berkala senilai Rp500 ribu per bulan selama 24 bulan.
Biaya pendidikan untuk anak mendiang pekerja awalnya Rp12 juta untuk satu anak, tapi kini ditambah menjadi untuk dua anak. Besaran beasiswa disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak.
Bila pekerja tidak meninggal tetapi mengalami cacat tetap, BP Jamsostek memberikan santunan senilai Rp12 juta selama 24 bulan. Meski manfaat yang diterima meningkat, iuran yang dibayarkan peserta BP Jamsostek tidak akan ikut naik. Seluruh kenaikan manfaat berasal dari dana kelolaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Kepala Cabang BP Jamsostek Serang Didin Haryono menambahkan, manfaat yang besar itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja yang menjadi peserta BP Jamsostek bersama keluarganya dalam bentuk jaminan sosial. “Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadi peserta BP Jamsostek, baik pekerja formal maupun informal,” ungkap Didin.
Ia kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah di Banten untuk memasukkan para pegawai non-ASN kepada program BP Jamsostek. “Sesuai aturan yang ada, hanya BP Jamsostek yang berhak memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pegawai non-ASN. Jadi jangan sampai keliru,” ungkap Didin.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten Al Hamidi memastikan bahwa pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Banten akan dimasukkan sebagai peserta BP Jamsostek secara bertahap oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. “Tahun 2020 kita sudah menganggarkan. Kalau nilainya nggak begitu hafal. Beberapa SKPD juga ada yang sudah menganggarkan,” ungkap Al Hamidi.
Dia menyebutkan, saat ini tercatat ada sekira 6.500 tenaga honorer di Pemprov Banten. Karena anggaran terbatas, penganggaran untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2021. Kebijakan ini sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 26 Tahun 2018. (aas)
