SERANG – Lebih dari satu juta bidang tanah milik masyarakat di Provinsi Banten masih belum bersertifikat sehingga rawan terjadi kasus sengketa tanah dan konflik agraria. Untuk mencegah sengketa, pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melakukan sertifikasi tanah gratis melalui program Reforma Agraria.
Secara simbolis, kemarin Menteri ATR BPN Sofyan Djalil menyerahkan 2.946 sertifikat tanah kepada masyarakat Banten yang tersebar di delapan kabupaten kota di Gedung Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Kamis, (16/1).
Dalam sambutannya, Sofyan mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian ATR untuk melakukan sertifikasi terhadap tanah milik masyarakat di 34 provinsi. Program sertifikasi tanah ditargetkan rampung pada 2025. “Untuk apa sertifikasi. Menghindari sengketa, konflik, dan klaim,” kata Sofyan.
Ia melanjutkan, untuk di Banten, awal tahun ini yang telah disertifikasi sebanyak 2.946 sertifikat tanah. “Penyerahan ini merupakan bagian dari program Reforma Agraria, diharapkan masyarakat yang partisipatif serta mempunyai kewajiban dalam memelihara tanda batas bidang tanahnya masing-masing,” katanya.
Ia menuturkan, sertifikat yang diserahkan menjadi aset yang hidup dan mampu membangun masyarakat yang berpartisipatif serta mandiri berwirausaha. Sebab, sertifikat tanah gratis dari pemerintah boleh digunakan untuk jaminan pinjaman. “Tapi, ingat pinjaman kreditnya harus dilunasi agar sertifikat tak berpindah tangan,” tuturnya.
Sofyan menambahkan, akses ke perbankan bagi masyarakat dengan sertifikat tanah merupakan salah satu hal yang ingin dilakukan pemerintah melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). “Masyarakat akan mendapat akses ke perbankan, itu yang diinginkan pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut dia juga meminta warga bisa mengakses penyedia kredit terpercaya. Tidak menjaminkan sertifikatnya pada rentenir. “Jangan ke rentenir yang bunganya besar, nanti malah enggak bisa mengembalikannya. Kita harapkan masyarakat jangan menjual tanah,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Sofyan mengaku optimistis target sertifikasi rampung 2025 bisa tercapai, karena per tahun jumlah bidang tanah yang disertifikasi cukup signifikan. “Tahun lalu berhasil mendaftarkan 11 juta, tahun ini target 12 juta,” tutupnya.
Sementara Kepala BPN Provinsi Banten Andi Tanri Abeng mengatakan, dari sekira empat jutaan bidang tanah di Provinsi Banten, tinggal 1,4 juta lagi yang belum bersertifikat. “Jadi, 30 persen yang belum terpetakan dan kami sedang melakukan pemetaan. Saya menargetkan untuk Banten selesai di 2023. Tahun ini kami targetkan 358 ribu bidang tersertifikat,” ujarnya.
Ia menambahkan, awal 2020 ini memberikan 2.946 sertifikat tanah kepada masyarakat. “Kita mulai menyapa masyarakat supaya sukses PTSL tahun 2020-2023 bisa kita capai,” ungkapnya. (den/alt/ira)
