CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pulau Sangiang menjadi ruang belajar bagi puluhan orang muda asal Kota Cilegon untuk memahami persoalan krisis ruang hidup, konflik agraria, hingga pentingnya transisi energi yang berkeadilan.
Kegiatan pelatihan yang digelar di pulau tersebut mengajak peserta melihat langsung dampak ketimpangan pembangunan dan akses energi yang masih dirasakan masyarakat setempat.
Pemilihan Pulau Sangiang sebagai lokasi pelatihan bukan tanpa alasan. Selama lebih dari tiga dekade, konflik agraria di pulau itu belum menemukan penyelesaian yang memberikan kepastian bagi warga.
Akibat konflik tersebut, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terbatas. Bahkan, sebagian masyarakat di Pulau Sangiang hingga kini belum menikmati akses listrik yang memadai.
Ironisnya, dari kawasan perbukitan Pulau Sangiang terlihat jelas cerobong Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang berdiri megah di seberang laut.
Listrik diproduksi dalam jumlah besar, namun masyarakat yang berada paling dekat justru masih mengalami keterbatasan akses energi.
Kondisi itu menjadi gambaran nyata mengenai persoalan keadilan energi di Provinsi Banten.
Dalam pelatihan tersebut, peserta juga diajak memahami bahwa krisis iklim tidak hanya ditandai dengan meningkatnya suhu bumi.
Dampaknya juga dirasakan melalui hilangnya ruang hidup, ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat kenaikan muka air laut, hingga memburuknya kualitas lingkungan.
Dani Setiawan dari Rhizoma Indonesia mengatakan generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak ketergantungan terhadap energi fosil.
“Dari ujung barat Pulau Jawa, orang muda Cilegon berupaya membangun cara pandang baru untuk menjaga kehidupan mereka dan keberlanjutan generasi setelahnya,” ujar Dani, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurutnya, pendidikan mengenai transisi energi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Upaya tersebut harus terus diperluas agar menjangkau masyarakat yang selama ini paling merasakan dampak pencemaran lingkungan dan krisis iklim.
“Ini bukan sekadar sebuah kegiatan, melainkan investasi bagi kehidupan. Ketika kebijakan publik belum sepenuhnya berpihak pada keselamatan lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Cholis dari WALHI Jakarta menilai pemahaman mengenai transisi energi harus dibarengi dengan kemampuan advokasi di kalangan generasi muda.
Menurut dia, anak muda perlu mengawal kebijakan agar perubahan menuju energi bersih benar-benar berpihak kepada masyarakat yang selama ini menanggung dampak pencemaran di sekitar kawasan industri dan pembangkit listrik.
“Orang muda Cilegon perlu memahami strategi advokasi transisi energi, termasuk mengawal berbagai dampak kerusakan lingkungan dan polusi yang dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri dan pembangkit listrik,” ujarnya.
Cholis menambahkan, pembangunan berkelanjutan tidak boleh hanya menjadi slogan. Menurutnya, pembangunan harus mampu menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, bukan sekadar mengejar pertumbuhan investasi.
Menutup kegiatan, Founder Sekumpul Edu Creative, Mang Pram, mengingatkan bahwa generasi muda tidak cukup hanya mengikuti diskusi dan pelatihan.
“Lingkungan industri dan pembangkit listrik sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Kalau generasi muda hanya menjadi penonton, mereka akan mewarisi krisis yang mereka tidak pernah ciptakan,” katanya.*
Editor : Krisna Widi Aria
