SERANG – Aliansi serikat buruh Provinsi Banten menolak rencana pemerintah membuat RUU Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Penolakan tersebut disampaikan di DPRD Banten agar mendapatkan dukungan dari lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Koordinator Aliansi Serikat Buruh Banten Afif Johan, ada 79 undang-undang yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, termasuk di dalamnya adalah UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

“Setelah kami mengkaji draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. RUU sapu jagat yang disusun pemerintah tidak ramah dengan pekerja. Makanya kami dengan tegas menolaknya,” kata Afif saat menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan dewan, di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, Senin (20/1).

Ia mengungkapkan, RUU Omninus Law Cipta Lapangan Kerja tidak pro terhadap buruh, karena isinya lebih berpihak kepada pengusaha.

“Bila disahkan menjadi UU, nasib buruh semakin memprihatinkan. Makanya kami menolak dari sekarang sebelum RUU ini dibahas di DPR RI,” tegasnya.

Afif menambahkan, semua serikat buruh di Indonesia menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan draf seperti yang telah disusun pemerintah.

“Di berbagai daerah hari ini serikat buruh melakukan unjuk rasa, puncaknya di Jakarta. Kami sengaja memilih dialog di DPRD Banten, karena ingin menyampaikan aspirasi secara damai,” paparnya.

Afif berharap, DPRD Banten memiliki kesepahaman yang sama dalam menyikapi rencana pemerintah membuat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat Banten, saatnya memperjuangkan hak-hak kaum buruh.

Menanggapi aspirasi buruh se- Banten, Wakil Ketua DPRD Banten Barhum mengaku pihaknya belum bisa menentukan sikap terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Kendati begitu, aspirasi serikat buruh akan dibahas di rapat pimpinan DPRD Banten.

“Kami menghormati sikap buruh, karena penolakan terhadap omnibus law berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Tapi kami mohon pengertiannya, sebab kami tidak bisa begitu saja menyampaikan penolakan buruh Banten ke DPR RI, karena DPRD Banten belum membaca apalagi mengkaji draf RUU Cipta Lapangan Kerja,” ujarnya. (Deni S)