SERANG – Sebanyak 12 gurandil atau penambang emas ilegal telah diperiksa Penyidik Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten. Mereka dimintai keterangan untuk proses penyidikan penambangan ilegal tanpa izin (PETI) di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak. “Sudah 12 orang (gurandil-red) yang diperiksa. Kita juga telah memeriksa saksi ahli. Jumlahnya ada empat orang,” ujar Kapolda Banten Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Agung Sabar Santoso, Selasa (21/1).
Belasan gurandil yang diperiksa tersebut selain penambang juga bekerja di pengelolaan hasil tambang emas ilegal di Kecamatan Lebakgedong dan Kecamatan Cipanas. Mereka menjadi gurandil sudah dalam waktu yang lama. “Saat ini proses pemeriksaan saksi masih berjalan,” kata Agung didampingi Kabid Humas Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Edy Sumardi Priadinata.
Penyidik belum memeriksa para pemilik pengelolaan emas. Sebab, saat polisi mendatangi rumah para pemilik pengelolaan emas tersebut mereka sudah tidak berada di tempat. “Para pemilik juga belum kita periksa, karena saat dilakukan penyisiran dan tindakan di lokasi, mereka sedang tidak di rumah, Namun kami akan terus lakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap saksi lain untuk mengetahui peran dan tanggung jawabnya,” ucap Agung.
Jenderal polisi bintang dua tersebut mengatakan, saat ini sudah empat lokasi pengelolaan emas yang ditutup dan disegel. Empat lokasi dua di Kampung Cikomara RT 04 RW 02, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebakgedong. Dan dua lokasi lain di Kampung Hamberang RT 04, RW 06, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Terakhir di Kampung Tajur RT 06 RW 04 Desa Mekarsari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. “Kemarin sudah empat lokasi (pengelolaan emas-red) sudah dipasang police line,” ujar Agung.
Dari lokasi pertambangan dan pengelolaan emas tim Satuan Tugas (Satgas) PETI dari Polda Banten, Bareskrim Polri dan DLHK Provinsi Banten telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, ratusan alat pengelolaan emas atau gelundung dan mercury. “Juga ada batu yang akan diolah menjadi emas,” kata pria kelahiran Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ini.
Jebolan Akpol 1984 ini memastikan tidak ada lagi aktivitas pertambangan ilegal di Kawasan TNHGS. Mereka berhenti beraktivitas usai banjir bandang dan longsor terjadi di Kabupaten Lebak. Selain itu juga karena adanya proses penegakan hukum oleh Satgas PETI. “Sudah tidak beroperasi lagi,” ujar Agung.
Dari hasil investigasi penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Lebak dikarenakan rusaknya hutan di kawasan TNHGS. Selain itu karena curah hujan yang tinggi dan tanah yang labih. “Tapi salah satunya adanya aktivitas PETI tadi,” tutur Agung.
PENGUSUTAN DI CILEGON
Pada bagian lain, Polres Cilegon melakukan tindakan tegas terhadap lima tambang ilegal di wilayah hukumnya. Dari kelima tambang tersebut, dua di antaranya berada di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, dan tiga lainnya di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.
Kapolres Cilegon AKBP Yudhis Wibisana menjelaskan, tambang yang ditutup oleh pihak kepolisian itu merupakan tambang batu dan tambang pasir. Lima orang pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. “Sebelum kejadian di Lebak itu kita sudah melakukan penertiban tambang ilegal,” ujar Yudhis, Selasa (21/1) di Mapolres Cilegon.
Kelima orang yang ditetapkan tersangka itu terdiri dari pemilik tambang dan petugas lapangan dengan inisial E, P, T, S, dan S. Tiga dari lima kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, sedangkan dua lainnya masih didalami oleh pihak kepolisian.
Menurut Yudhis, pihaknya bertindak tegas terhadap tambang-tambang ilegal karena secara hukum telah melanggar aturan. Upaya pengawasan terhadap aktivitas tambang di wilayah hukum Polres Cilegon menurut Yudhis tidak akan berhenti sampai lima kasus tersebut saja. Menurutnya, seluruh tambang yang tidak memiliki izin akan ditindak secara tegas. “Kalau sudah punya izin tentu akan kita persilahkan beroperasi,” ujarnya.
Yudhis menuturkan, di wilayah hukum Polres Cilegon banyak sekali aktivitas pertambangan baik batu maupun pasir. Upaya penyisiran tambang ilegal sudah dilakukan sejak akhir tahun 2019 lalu. Setiap tambang yang ditemukan telah habis masa izin diminta untuk segera memperpanjang izin, bagi yang tidak memiliki izin sama sekali langsung ditindak dengan melakukan penutupan. “Sejauh ini ada yang sudah kembali memperpanjang. Kita terus pantau aktivitas itu, kalau melanggar ditindak,” tegas Yudhis. (mg05-bam/air/ags)
