PULOAMPEL – Nelayan dan warga Desa Margasari, Kecamatan Puloampel mengeluhkan reklamasi yang merusak ekosistem lingkungan dan tambatan perahu nelayan.
Pantauan Radar Banten, Kamis (5/3) siang di Desa Margasari, tampak spanduk bertuliskan penolakan warga terhadap reklamasi yang diduga ilegal terpasang di dekat tambatan perahu nelayan.
Kurtubi, perwakilan pemuda Desa Margasari, mengatakan, reklamasi tersebut membuat nelayan kesulitan menambatkan perahu lantaran lokasi menambatkan perahu mengalami penyempitan. “Kami sangat terganggu dengan adanya reklamasi di sini,” keluh Kurtubi kepada Radar Banten.
Sebelum adanya reklamasi, lanjut dia, lebar tambatan perahu nelayan seluas 30 meter, namun sekarang mengalami penyempitan menjadi 15 meter. Pada tahun 2009, kata Kurtubi, pihaknya membuat bangunan drainase serta pagar pembatas drum, namun kontruksi drainase hancur karena adanya proses reklamasi. “Lihat aja tuh, kondisinya hancur parah,” kata Kurtubi menunjukan sejumlah drum yang berserakan.
Menurutnya, perusahaan tidak mengindahkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentang izin pelaksanaan reklamasi. Warga menuntut perusahaan memperbaiki tambatan perahu nelayan. “Nelayan terganggu saat melaut, susah mencari ikan. Bila tidak melaut bagaimana kami dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-harinya,” cetusnya.
Diungkapkan Kurtubi, nelayan pernah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan reklamasi. Saat itu terungkap ada lahan seluas 1160 meter yang dinyatakan belum dibayar oleh pihak perusahaan. Kemudian ketika pihaknya meminta diperlihatkan dokumen perizinan reklamasi, pihak perusahaan tidak memberikan data lengkap.
Padahal, kata Kurtubi, jika reklamasi itu memiliki dokumen perizinan resmi, perusahaan dapat menyosialisasikan dan memperlihatkan dokumen yang dikeluarkan Pemkab Serang, Kementerian Kelautan dan Kementerian Lingkungan Hidup. “Seharusnya dokumen tersebut dapat diperlihatkan kepada kami selaku warga dan nelayan yang merasakan dampaknya,” ungkapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Sri Budi Prihasto mengaku belum mendapat laporan soal keluhan warga terkait perusahaan di Kecamatan Puloampel yang melakukan reklamasi. Namun pihaknya akan menindak tegas jika memang terbukti perusahaan melakukan reklamasi tanpa izin. “Reklamasi itu proses perizinannya harus benar-benar jelas. Kami akan mencoba hadir dan menelusuri hal ini,” pungkasnya. (mg06/aas/ags)
