Warga Terdampak Corona Masih Didata
SERANG – Lebih dari satu bulan Provinsi Banten berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19. Ribuan warga Banten rentan jatuh miskin lantaran tidak bisa mendapatkan penghasilan akibat pandemi Covid-19.
Namun begitu, bantuan dana jaring pengaman sosial (JPS) yang dijanjikan Pemprov Banten tak kunjung diberikan, lantaran Pemprov masih melakukan validasi data calon penerima bantuan JPS.
Lambannya pemberian bantuan dana JPS provinsi, mendapat sorotan dari pimpinan DPRD Banten. “Pemprov sudah mengalokasikan dana JPS Rp934 miliar untuk 670 ribu kepala keluarga (KK), tapi sekarang masih melakukan pendataan. Kita pertanyakan data 670 ribu itu sebelumnya dapat dari mana,” kata Ketua DPRD Banten Andra Soni kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Ia menuturkan, dalam pembahasan skema penyusunan anggaran penanganan Covid-19, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah merancang APBD Banten hanya sanggup untuk menyediakan Rp934 miliar untuk dana JPS. “Mestinya sudah clear data calon penerima JPS, sebelum Pemprov menetapkan besaran bantuannya. Sehingga begitu dana sidah dialokasikan, bisa langsung disalurkan,” tegasnya.
Saat ini, lanjut Andra, masyarakat Banten sudah sadar terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga sebagian besar masyarakat sudah tidak keluar rumah, khususnya para pekerja informal dan pelaku UMKM. “Yang mereka butuhkan adalah bantuan dari pemerintah. Bagaimana warga bisa makan kalau tidak punya penghasilan,” tegasnya.
Politikus Gerindra ini mendorong agar Pemprov segera membantu warga yang terdampak ekonominya selama Banten bersatus KLB Covid-19. “Pendataan mestinya sudah rampung, Pemprov kan membantu warga terdampak corona yang tidak tercover oleh bantuan kabupaten/kota. Tapi kenapa pendataannya berlarut-larut,” tegasnya.
Andra pun menilai Pemprov lamban dalam menyusun program bantuan sosial, sehingga warga harus menunggu lebih dari satu bulan.
“Pemahaman saya, Pemprov sudah siap dengan datanya karena informasi yang saya terima pendataan sudah selesai makanya muncul angka 670 ribu KK dan kemudian APBD 2020 dilakukan pergeseran anggaran. Kalau sekarang masih sibuk melakukan pendataan, jangan-jangan penentuan 670 ribu KK hanya asumsi semata,” jelasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said meminta Pemprov mempercepat penyaluran dana JPS. “Kabupaten/kota yang anggarannya lebih kecil sudah menyalurkan bantuan, kenapa Pemprov belum?,” ujar Nawa.
DPRD Banten, lanjut Nawa, masih menunggu Pergub tentang pergeseran APBD Banten 2020 tahap kedua terkait penanganan dan pencegahan Covid-19. Pergub itu yang menjadi dasar perhitungan dana JPS provinsi. “Kalau sudah dianggarkan, sebaiknya segera disalurkan sesuai anggaran yang ada. Adapun warga terdampak tidak semuanya mendapat bantuan, Pemprov bisa meminta bantuan pemerintah pusat,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti mengaku, data calon penerima JPS provinsi sebanyak 670 ribu KK merupakan laporan dari Dinsos Banten. “Data itu dihimpun dari Dinsos Kabupaten/kota. Namun untuk memastikan datanya akurat, pemprov melakukan validasi ulang,” ungkapnya.
WARGA MISKIN PERKOTAAN
Situasi di tengah pandemi Covid-19 yang makin menghimpit ekonomi warga ini mendapat sorotan Pimpinan Dompet Dhuafa Banten Mokhlas Pidono. Menurutnya, JPS yang diberikan pemerintah harus melalui verifikasi yang baik. Selain itu, orang yang memverifikasi independen. “Jika melalui RT/RW dikhawatirkan rawan karena yang dimasukan keluarga dan kerabatnya,” ujar Mokhlas.
Kata dia, jika melihat data BPS, masyarakat miskin perkotaan lebih banyak dari masyarakat miskin perdesaan. Potensi kelaparan juga lebih besar kemungkinan menimpa masyarakat miskin kota, karena di desa masih mungkin punya beras atau tanaman kebun. “Daerah Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon yang kelihatannya memang maju, tapi kemiskinannya juga tinggi,” terangnya.
Ia mengatakan, hal itu terbukti dengan data seperti dikutip dari CNBC bahwa kemiskinan di Kota Serang mencapai 11 persen di atas Papua Barat dan jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional. Di Kota Serang, angka kemiskinan tertinggi di Kecamatan Kasemen, kemudian Walantaka dan Taktakan. “Kecamatan Serang juga lumayan. Sejauh ini berita viral di media mainstream untuk Banten didominasi Kota Serang, ada yang empat hari tidak makan di Penancangan dan ada yang dua hari cuma minum air galon. Keduanya di Kecamatan Serang,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Mokhlas, untuk Banten Selatan, JPS dapat disalurkan ke Gunung kencana, Cijaku, Cigemblong, dan Cilograng. Sedangkan untuk Pandeglang yakni daerah selatan. “Patia, Sindang Resmi, Cimangu, Cibaliung beberapa program kami juga ada di sini,” terangnya. (den-nna/air)
