SERANG – Penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) yang digulirkan Pemprov Banten terhambat pembukaan rekening penerima manfaatnya. Hingga pekan lalu, penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 itu telah dilaksanakan di empat kabupaten/kota.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan, yang membuat penyaluran terkesan agak lama itu karena proses pembukaan ratusan ribu rekening perbankan yang ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. “Padahal ini sudah luar biasa cepat karena pihak perbankan memberikan layanan buka rekening kolektif,” ujar Nurhana, kemarin.
Ia mengungkapkan, hingga akhir pekan lalu, penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 telah dilaksanakan di empat kabupaten/kota yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang. Namun, belum tersalurkan secara menyeluruh karena sebagian masih dalam proses.
Kata dia, besaran JPS untuk wilayah Tangerang Raya yakni Rp600 ribu yang telah tersalurkan melalui Bank bjb yaitu Kabupaten Tangerang sebanyak 12.673 keluarga, Kota Tangerang sebanyak 8.958 keluarga, dan Kota Tangerang Selatan melalui Bank bjb Syariah sebanyak 5.243 keluarga. Sedangkan
Kabupaten Pandeglang melalui Bank BRI juga sudah disalurkan dan masih berlanjut. “Di Kabupaten Pandeglang, nilai bantuan sebesar Rp500 ribu dan telah tersalur sebanyak 1.442 keluarga,” terangnya.
Sementara itu, lanjut Nurhana, untuk empat kabupaten/kota lainnya yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon masih dalam proses pembukaan rekening melalui Bank BRI. Sedangkan nilai bantuan yang akan disalurkan masing-masing sebesar Rp500 ribu. Rinciannya, Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 keluarga, Kota Serang sebanyak 30.200 keluarga, Kabupaten Serang 56.100 keluarga, dan Kota Cilegon 20.375 keluarga.
Pihaknya mengaku akan terus berupaya agar prosesnya cepat selesai sehingga penyaluran dapat segera dilaksanakan. “Sehingga masyarakat bisa lekas menerima manfaat dari bantuan tersebut,” ujarnya.
Plt Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Darma mengatakan, pihaknya menerima data penerima manfaat dari kabupaten/kota berbasis by name by address. Dalam pengajuan yang dilakukan kabupaten/kota, mereka tidak mencantumkan kriteria pekerjaan para penerima manfaat tersebut. “Para penerima manfaat itu adalah mereka yang terdampak Covid-19,” tuturnya. (nna/air)
