Karena RSDP Tangani Pasien Corona
SERANG – Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) akhirnya buka suara terkait penghentian kerja sama dengan RSDP Serang, dalam pelayanan pasien miskin (SKTM) yang dibiayai oleh Pemprov Banten tahun anggaran 2020.
Menurut Kepala Dinkes Banten dr Ati Pramudji Hastuti, penghentian kerja sama dengan RSDP berdasarkan pertimbangan keselamatan pasien pengguna layanan SKTM, sebab RSDP merupakan salah satu rumah sakit rujukan Covid-19.
“Penghentian kerja sama ini tidak dilakukan sepihak, kami sudah melakukan komunikasi terlebih dulu dengan pihak RSDP. Pertimbangan utamanya murni untuk menjaga keselamatan pasien bantuan SKTM agar tidak terpapar Covid-19,” kata Ati kepada Radar Banten akhir pekan kemarin.
Ia mengungkapkan, kerja sama yang dijalin pemprov dengan RSDP, lantaran RSUD Banten menjadi rumah sakit pusat rujukan covid-19 di Provinsi Banten sejak 25 Maret lalu. Semua pasien umum dan pelayanan pasien SKTM yang dibiayai Pemprov dipindahkan ke RSDP Serang milik Pemkab Serang dan ke RSUD Kota Serang milik Pemkot Serang dan RS Hermina.
“Seiring perjalanan waktu, ternyata RSDP Serang juga menjadi rumah sakit rujukan Covid-19. Makanya awal Mei 2020, kami putuskan untuk tidak meneruskan kerja sama dengan RSDP,” tuturnya.
Kendati kerja sama dengan RSDP yang sudah berjalan sekira dua bulan dihentikan, tapi Ati menyampaikan masyarakat Banten pengguna layanan SKTM tidak perlu khawatir, sebab Pemprov telah menjalin kerja sama dengan RS Sari Asih Kota Serang.
“Pelayanan pasien SKTM yang di RSDP kita pindahkan ke RS Sari Asih Kota Serang, sementara layanan SKTM di RSUD Kota Serang dan RS Hermina tetap berjalan, karena hanya RSDP yang jadi rumah sakit rujukan Covid-19,” tegasnya.
Ati menambahkan, tidak benar bila keputusan Pemprov menghentikan kerja sama dengan RSDP, lantaran Pemprov kesulitan melakukan pembayaran SKTM. Anggaran bantuan SKTM masuk skala prioritas Dinkes Banten dan tidak ada pemangkasan anggaran
“Pelayanan bantuan SKTM tetap berjalan, hanya dipindah saja dari RSDP ke RS Sari Asih untuk kepentingan bersama. Bukan menghentikan layanan SKTM yang menjadi program Pemprov untuk membantu masyarakat Banten yang tidak mampu namun tidak tercover BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Ia berharap semua pihak memahami keputusan Pemprov memindahkan layanan SKTM dari RSDP ke RS Sari Asih. “Sebelum kami mengambil keputusan, kami pun menyerap aspirasi dari masyarakat penggunan layanan kesehatan bantuan SKTM. Mereka telah menyampaikan keberatannya bila harus berobat ke RSDP, khawatir terpapar covid,” ujarnya.
Ati memahami bila keputusan Pemprov berdampak pada keuangan RSDP. Namun prinsip melindungi masyarakat Banten harus dijadikan prioritas oleh Pemprov Banten.
“RSDP memang memisahkan pelayanan pasien covid dengan pasien umum, tapi tetap saja pasien umum rentan terpapar covid. Toh yang dihentikan hanya pelayanan pasien SKTM yang dibiayai Pemprov saja, pelayanan pasien SKTM yang dibiayai Pemkab Serang tetap di RSDP,” tuturnya.
Ati menyampaikan, setelah pandemi Covid-19 berakhir layanan pasien SKTM semuanya kembali ke RSUD Banten selaku rumah sakit milik Pemprov Banten.
“Jadi kerja sama Pemprov dengan RSUD Kota Serang, RS Sari Asih dan RS Hermina terkait layanan pasien SKTM semuanya akan dihentikan pasca pandemi. Kerja sama ini kan hanya sementara, lantaran RSUD Banten sejak 25 Maret 2020 hanya melayani pasien covid selama pandemi,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Banten Andra Soni meminta Dinkes dan RSDP meningkatkan koordinasi, sehingga keputusan penghentian layanan bantuan SKTM tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Ini nampaknya ada misskomunikasi, harus segera diluruskan,” ungkapnya.
Sebelum RSUD Banten beroperasi menjadi rumah sakit pusat rujukan covid-19 di Provinsi Banten, lanjut Andra, DPRD telah menanyakan terkait nasib pasien umum dan pasien pengguna layanan SKTM yang selama ini berobat ke RSUD Banten.
“Skema Dinkes Banten adalah memindahkan pasien umum yang sedang dirawat di RSUD Banten ke RSUD Kota Serang, RSDP Serang dan RS Hermina pada 24 Maret lalu,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan Umum pada RSDP Serang, Encup Suplikhah mengatakan, MoU bantuan SKTM dengan Pemprov Banten dihentikan per 1 Mei 2020. Penghentian MoU tersebut sangat berdampak pada pelayanan dan keuangan RSDP.
Encup mengatakan, pasien RSDP lebih dari 30 persen menggunakan SKTM. Dengan dicabutnya bantuan SKTM itu juga berpengaruh pada keuangan RSDP. “Apalagi di masa pandemi ini, pasien kita turun jadi 40 persen karena rumah sakit kita ditunjuk sebagai rujukan Covid-19,” katanya.
Pihaknya mengaku sudah berusaha mendatangi Pemprov Banten untuk kembali mengalokasikan bantuan SKTM ke RSDP. Namun, upaya yang ditempuh belum menuai hasil. “Kami berharap bantuan SKTM kembali dialokasikan ke RSDP, karena bagaimana pun kita ini rumah sakit pemerintah, dan banyak melayani masyarakat dari lima kabupaten kota,” ucapnya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menilai, penghentian pasien SKTM di RSDP oleh Pemprov Banten tidak tepat. Apalagi, kondisi saat ini semakin membuat RSDP terpuruk. Berdasarkan informasi yang diterima Tatu, penghentian SKTM itu karena RSDP ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan Covid-19. Karena itu, program SKTM dialihkan ke RSUD Kota Serang dan dua rumah sakit swasta. “Tapi kan kita tetap menjadi rumah sakit rujukan regional lima kabupaten kota, jadi alasannya tidak tepat,” keluhnya. (den/air)
