Saya tidak ingin mengulang lagi soal tata kelola MBG. Sudah saya tulis sebelumnya dalam “Niat Besar yang Harus Dijaga”. Di sana saya bicara soal dapur, distribusi, kualitas makanan, pengawasan, dan rasa keadilan di lapangan. (https://www.radarbanten.co.id/2026/06/18/niat-besar-yang-harus-dijaga/).

Kali ini saya ingin melihat sisi lain: anggaran.

Sebab MBG bukan hanya urusan nasi, lauk, sayur, buah, susu, dapur, dan kotak makan. MBG juga urusan keberanian negara me­nentukan prioritas.

Siapa yang harus lebih dulu menerima.

Siapa yang paling membutuhkan. Dan berapa besar uang negara yang pantas dikeluarkan.

Saya melihat pemerintah mulai menata ulang anggaran MBG. Itu langkah baik.

Da­lam program sebesar ini, pemerintah me­mang tidak boleh gengsi menghitung ulang. Tidak boleh malu merevisi. Tidak per­lu merasa kehilangan muka hanya karena de­sain awal berubah.

Dalam pembahasan yang saya baca, 

anggaran MBG tahun 2026 Rp335 triliun. Targetnya untuk 82,9 juta penerima. Angka itu besar sekali. Terlalu besar untuk tidak membuat orang menoleh.

Bukan karena masyarakat menolak anak-anak diberi makan bergizi. Siapa yang tega me­nolak itu. Rasanya tidak ada. Teta­pi APBN bukan sumur yang tidak pernah kering. Di dalamnya ada pendidikan. Ada kesehatan. Ada perlindungan sosial. Ada pembangunan daerah. Ada subsidi. Ada gaji aparatur. Ada utang yang harus dibayar. Ada banyak kebutuhan yang sama-sama antre.

Karena itu, ketika pemerintah menyisir ulang anggaran MBG, saya melihat ada si­­nyal bagus. Ada evaluasi. Ada efisiensi. Awalnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Masih sangat besar. Tetapi setidaknya ada usaha menahan laju. Belum selesai. Skema distribusi yang semula enam hari dipangkas menjadi lima hari. Hitung-hitungan pe­me­rintah, penghematan dari sini bisa mencapai sekitar Rp40 triliun.

Lalu disisir lagi. Saat libur sekolah, MBG tidak diberikan. ”Dari situ muncul potensi penghematan sekitar Rp3,004 triliun,” kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.

Masih belum berhenti. Pelajar tingkat SLTA juga mulai dipertimbangkan tidak seluruhnya menjadi penerima.

Saya membaca ini sebagai tanda bahwa pemerintah mulai bertanya kepada dirinya sendiri: apakah program ini harus diberikan kepada semua, atau dikembalikan kepada mereka yang paling membutuhkan? Karena program publik sering dipersoalkan bukan karena niatnya buruk. Banyak program la­hir dari niat baik. Tetapi niat baik saja ti­dak cukup. Ia harus ditemani data. Ditemani keberanian memilih.

MBG lahir dari niat besar. Pemerintah ingin mengintervensi masalah gizi. Peme­rintah ingin anak-anak tumbuh lebih sehat. Pemerintah ingin ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak usia dini, dan pelajar dari keluarga rentan tidak dibiarkan sendirian menghadapi keterbatasan dapur di rumah.

Kalau begitu niatnya, MBG harus pulang ke niat awal itu.

Jangan sampai program ini berubah men­jadi perlombaan membagikan porsi seba­nyak-banyaknya. Jangan sampai ukurannya hanya jumlah penerima. Jangan sampai yang dikejar adalah angka besar, sementara yang paling lapar justru belum tentu paling dulu sampai. Sebab tidak semua anak be­rangkat sekolah dari dapur yang sama.

Ada anak yang pagi-pagi sudah sarapan telur, susu, roti, dan buah. Ada yang diba­wakan bekal oleh ibunya. Ada yang uang jajannya lebih besar dari harga satu porsi makan bergizi.

Tetapi ada juga anak yang berangkat hanya dengan air putih. Ada yang sarapannya nasi kemarin. Ada yang lauknya garam. Ada yang orang tuanya masih menghitung, ha­ri ini beli beras dulu atau bayar utang wa­rung dulu. Mereka sama-sama anak Indonesia. Tetapi kebutuhannya tidak sama.

Di situlah negara harus hadir. Yang paling lapar harus lebih dulu diberi makan. Yang paling rentan harus lebih dulu dilindungi.

Pemerintah sebenarnya sudah punya alat untuk membaca itu. Ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Di dalamnya, masyarakat dikelompokkan ber­dasarkan tingkat kesejahteraan. Ada desil 1 sampai desil 10.

Desil 1 adalah kelompok sangat miskin. Desil 2 miskin. Desil 3 hampir miskin. Desil 4 rentan miskin. Desil 5 pas-pasan. Di atas itu, desil 6 sampai 10 adalah kelompok yang lebih mampu. Dari menengah sampai kaya.

Dalam bahasa sehari-hari, desil 1 sampai desil 5 itu kelompok menengah ke bawah.

Mereka bukan sekadar baris data. Mereka adalah keluarga yang setiap hari hidup dengan kalkulator di kepala. Be­ras dihitung. Uang bensin dihitung. Uang sekolah dihitung. Obat anak dihitung.

Lauk tambahan pun kadang harus ditunda sampai ada uang masuk. Karena itu, menurut saya, MBG sebaiknya lebih berani ditajamkan. Berikan kepada desil 1 sampai desil 5.

Ibu hamil dari kelompok itu. Ibu menyusui dari kelompok itu. Balita dari kelompok itu. Anak usia dini dari kelompok itu. Dan seluruh pelajar dari keluarga desil 1 sampai desil 5.

Dengan cara itu, dasarnya jelas. Pene­rimanya jelas. Kriterianya jelas. Anggarannya juga lebih mudah dihitung. Tidak perlu lagi muncul rasa ganjil ketika anak dari keluarga sangat mampu ikut menerima MBG, sementara anak keluarga miskin di pinggiran kota atau daerah 3T masih menunggu. Tidak perlu lagi publik bertanya-tanya mengapa negara memberi makan anak yang sebenarnya sudah cukup makan di rumah.

Tentu anak orang mampu juga berhak makan bergizi. Tetapi kalau keluarganya sanggup menyediakan, biarlah keluarga mengambil peran itu. Negara sebaiknya berdiri lebih dekat kepada dapur yang kosong. Kepada ibu yang sedang hamil tetapi asupannya pas-pasan. Kepada balita yang gizinya rentan. Kepada anak sekolah yang datang ke kelas dengan perut seadanya.

Di titik itu MBG akan terasa sebagai ke­bijakan. Bukan sekadar pembagian.

Masyarakat kita sebenarnya tidak anti-program besar. Tidak juga anti-bantuan. Yang sering membuat gaduh adalah ketika ban­tuan terasa tidak tepat sasaran.

Ke­tika yang mampu ikut menikmati, sementara yang lemah masih antre. Ketika uang negara keluar sangat besar, tetapi prioritasnya belum terasa tajam. Ketika ne­gara ingin merangkul semua, tetapi pe­lukannya justru kurang kuat kepada yang paling membutuhkan.

Dari data yang saya baca, jumlah keluarga desil 1 sampai 5 dalam DTSEN sekitar 18,8 juta keluarga. Angka itu besar. Tetapi lebih masuk akal dijadikan dasar intervensi dibanding membuka program terlalu lebar sejak awal.

Dari keluarga-keluarga itu, pemerintah bisa memetakan lebih rinci. Mana ibu hamil. Mana ibu menyusui. Mana balita. Mana anak usia dini. Mana pelajar. Dari kota sampai desa. Dari kawasan industri sampai wilayah 3T. Terluar, terdepan, tertinggal.

Dengan begitu, MBG tidak hanya besar di anggaran. Tetapi juga tajam di sasaran.

Ini penting. Karena program ratusan triliun tidak boleh berjalan dengan mata setengah terbuka. Salah sedikit, bocornya besar. Tidak tepat sedikit, rasa adilnya hilang. Terlalu lama dievaluasi, kepercayaan publik bisa turun.

Saya percaya MBG program penting. Bahkan sangat penting. Tetapi program penting tidak harus selalu dibuat seluas mungkin sejak awal. Lebih baik ramping tetapi tepat. Daripada besar tetapi terus dipersoalkan. Lebih baik disisir sejak awal daripada dibiarkan mem­bengkak lalu menjadi beban politik, beban fiskal, dan beban perasaan publik.

Pada akhirnya, MBG jangan sampai kehilangan arah. Ia bukan proyek membagikan makan. Ia bukan lomba mengejar jumlah porsi. Ia bukan angka besar yang dipajang dalam APBN.

MBG harus menjadi cara negara memastikan anak-anak yang paling kekurangan tidak lagi belajar dengan perut kosong.

Kalau anak orang mampu tidak mendapat MBG, ia masih bisa sarapan di rumah. Masih bisa membawa bekal. Masih bisa membeli makan di kantin.

Tetapi kalau anak orang miskin tidak mendapat MBG, bisa jadi hari itu ia benar-benar tidak makan bergizi. Bisa jadi bukan hanya hari itu. Bisa jadi sudah terlalu sering.

Di situlah bedanya. Dan kalau negara harus memilih, semoga negara tidak ragu berdiri di depan dapur yang paling sepi. (*)