Beras Busuk hingga Warga Meninggal Terdata sebagai Penerima
CILEGON – Bantuan dari pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Cilegon menuai polemik. Masyarakat menyoroti mulai dari proses penyaluran hingga kualitas beras yang dinilai buruk.
Diketahui, sejak pertengahan Mei lalu Pemkot Cilegon mulai menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan baik berupa bahan makanan serta uang non tunai disalurkan pemerintah terhadap ribuan masyarakat di Kota Cilegon. Namun, bantuan ini menjadi sorotan masyarakat.
Pertama, kondisi beras pada bantuan kebutuhan pangan yang dianggap tidak layak. Hal itu karena beras telah bau serta telihat seperti berjamur. Kemudian, dari sisi nilai, paket kebutuhan pangan itu dianggap tidak sesuai dengan barang yang diberikan.
Pemkot Cilegon menyebut bantuan pangan senilai Rp200 ribu untuk setiap paket. Namun, barang-barang yang terdiri dari beras kemasan lima kilogram, gula pasir kemasan satu kilogram, kecap dua botol dan ikan sarden dua kaleng dianggap tidak mencapai nilai tersebut.
Tak hanya pada bantuan kebutuhan pangan, persoalan pun terjadi pada penyaluran bantuan uang non tunai. Sejumlah masyarakat yang telah meninggal dunia masih terdata sebagai penerima. Hal itu telah ramai di media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat. Foto-foto beras yang dianggap tidak layak, serta isi paket kebutuhan pangan telah menyebar.
Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Aziz Setia Ade Putera mengaku telah mendengar informasi tersebut, dan akan menindanklanjuti dengan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani secara teknis.
“Kita perlu konfirmasi lebih lanjut dulu, kalau soal beras tidak layak infonya akan diganti oleh pusat, soal paket yang tidak sesuai dengan nilai akan kita tanyakan dulu teknisnya seperti apa,” papar Aziz, Senin (25/5).
Lantaran perlu konfirmasi terlebih dahulu, Aziz mengaku belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait persoalan tersebut. Ia mengaku mendapatkan laporan dari masyarakat jika ada masyarakat yang telah meninggal namun menerima surat pemberitahuan pengambilan dana bantuan.
Ia mengaku telah mengembalikan data tersebut kepada pihak Kelurahan Gerem untuk ditindaklanjuti ke Pemkot Cilegon. “Surat tersebut dikembalikan karena nama yang tercantum dalam surat penerima bantuan uang sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu,” kata Afa.
Ia menilai, hal tersebut bisa menimbulkam konflik di masyarakat karena masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak terdata. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memverifikasi ulang data penerima bantuan uang bagi warga terdampak Covid-19 agar bantuan itu tepat sasaran kepada warga yang masih hidup. (bam/alt)
