SERANG – Fraksi PDIP DPRD Banten melanjutkan rencana pengajuan hak interpelasi terhadap kebijakan gubernur terkait Bank Banten. PDIP mengklaim sudah mendapat dukungan dari fraksi lain, sehingga peryaratan mengajukan interpelasi segera terpenuhi.

Ketua Fraksi PDIP Muhlis mengatakan, persyaratan mengajukan hak interpelasi minimal dua fraksi, dan PDIP sudah mendapatkan dukungan dari salah satu fraksi yang ada di DPRD Banten. “PDIP tidak sendiri, kami sudah mendapat dukungan dari salah satu fraksi lainnya di DPRD Banten,” ujar Muhlis kepada Radar Banten, Selasa (26/5).

Muhlis memaparkan, pasca libur lebaran, pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPRD Banten. Menurut Muhlis, nasib Bank Banten yang tidak lagi dipercaya pemprov mengelola rekening kas umum daerah (RKUD) bukan hanya disorot PDIP namun seluruh fraksi yang ada di DPRD Banten. “Memang untuk mengusulkan hak interpelasi minimal dua fraksi. Namun perlu mendapat dukungan mayoritas anggota DPRD agar interpelasi itu terealisasi,” katanya.

Terkait fraksi yang akan bergabung dengan PDIP, Muhlis mengaku belum bisa menyampaikannya ke publik. “Masih rahasia, tunggu saja nanti saat kami mengajukan interpelasi kepada pimpinan DPRD,” tegasnya.

Saat ini, Fraksi PDIP menghormati sikap fraksi lain yang berbeda pendapat dengan PDIP. “Kalaupun nanti tidak ada fraksi lain yang mendukung hak interpelasi, Fraksi PDIP tidak akan kecewa, sebab kami sudah konsisten menyuarakan kebenaran,” pungkasnya.

Terkait komunikasi dengan Fraksi Golkar yang sempat memberikan sinyal dukungan, Muhlis mengaku masih menunggu sikap resmi Partai Golkar. “Harapan kami tentu saja DPD Golkar merestui fraksinya untuk mengusulkan interpelasi bersama Fraksi PDIP,” pungkas Muhlis.

Terpisah, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengungkapkan, interpelasi merupakan hak yang melekat pada semua anggota dewan sehingga sah-sah saja bila Fraksi PDIP akan mengusulkan hak interpelasi. “Sebagai pimpinan DPRD, tentu kami siap menindaklanjuti mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD terkait penggunaan interpelasi. Bila sudah memenuhi persyaratan silakan diajukan,” ungkapnya.

Kendati begitu, Andra menilai PDIP tidak bisa memaksa fraksi lainnya untuk mengajukan hal yang sama. “Saya yakin semua partai tidak ingin keputusan dan kebijakannya mengacu pada pandangan partai lain. Tentu setiap partai mempunyai pandangan politik masing masing,” tuturnya.

Sebagai Sekjen DPD Gerindra, lanjut Andra, partainya menghargai sikap PDIP. “Fraksi PDIP sudah melakukan rapat dengan DPD PDIP, dan instruksi partainya sudah keluar. Sementara Fraksi Gerindra saat ini sedang konsentrasi menyelesaikan baksos dalam membantu pemerintah menanggulangi dampak Covid-19, terutama kepada kader dan warga terdampak di sekitar kediaman anggota dewan dari Fraksi Gerindra,” urainya.

Senada, Ketua Fraksi Gerindra Agus Supriyatna mengatakan, fraksinya belum mengambil sikap terkait wacana interpelasi. “Akhir Mei ini, ada pertemuan rutin DPD Gerindra Banten dengan anggota fraksi, nanti kami akan melaporkan kepada pimpinan partai realita dan dinamika politik yang terjadi di DPRD Banten,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi PAN Dede Rohana. Menurutnya, pengajuan hak interpelasi merupakan hal biasa di DPRD, lantaran itu hak anggota dewan. Namun begitu, fraksinya belum mengambil sikap apakah ikut mengajukan interpelasi atau hanya jadi penonton. “Kami belum rapat fraksi, rencananya akhir Mei kami melakukan pembahasan di internal fraksi sebelum melaporkan ke pimpinan partai,” ungkapnya. (den/alt)