SERANG – Alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 baik di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten maupun pemerintah kabupaten/kota angkanya cukup besar. Selain alokasi dari bantuan tak terduga (BTT) atau dana kebencanaan, pemda pun melakukan refocusing anggaran. Yakni dengan melakukan penyisiran anggaran di setiap organisasi perangkat daerah, untuk dilakukan pergeseran guna penanggulangan Covid-19.
Namun, alih-alih terserap maksimal penyerapan anggaran tersebut justru minim. Program yang dibuat tiap Gugut Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tiap daerah hanya berfokus pada pengadaan alat pelindung diri (APD), penyemprotan disinfektan, atau jaring pengaman sosial. Tapi, actionnya belum secara menyeluruh.
Di Pemprov Banten saja, realisasi BTT baru Rp322,7 miliar atau 19,14 persen dari total senilai Rp1,68 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menguraikan, realisasi BTT itu terdiri dari realisasi BTT BPBD khusus Covid-19 sebesar Rp7,36 miliar dan BTT Dinkes Rp186,59 miliar. “Realisasi JPS Covid-19 Rp126,23 miliar untuk 229.339 keluarga penerima manfaat,” ujarnya.
Kata dia, BTT BPBD itu digunakan untuk penyemprotan disinfektan ke lingkungan dan area-area publik, pembelian hand sanitizer, masker, serta lainnya. Sedangkan BTT Dinkes untuk pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, serta insentif tenaga kesehatan dalam rangka Covid-19.
Terkait dengan realisasi yang masih rendah, Rina mengatakan, hal itu yang sudah diajukan ke BPKAD. “Kan sesuai dengan kebutuhan,” terangnya.
Serapan dana yang disiapkan untuk percepatan penangan Covid-19 di Kota Cilegon pun sejauh ini masih rendah. Dari total anggaran yang disiapkan sekira Rp74 miliar, sejauh ini yang terserap sebesar Rp9,015 miliar.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra menjelaskan, sebagian besar anggaran yang telah terserap adalah untuk bantuan masyarakat terdampak Covid-19.
Menurut Aziz, yang menyebabkan penyerapan anggaran penangan Covid-19 baru sebesar itu adalah karena pemerintah harus menyesuaikan dengan jadwal pemberian bantuan.
“Dan ada yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Aziz.
Diketahui, sumber dana Covid-19 Kota Cilegon berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Banten. Yang berasal dari PAD sebesar Rp29 miliar sedangkan dari Bankeu Pemprov Banten sebasar Rp45 miliar.
Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Iman Farid mengatakan, anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp125 miliar. Dari jumlah itu, Rp45 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Serang dan Rp80 miliar dari bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Banten.
Namun, kata dia, bankeu Pemprov Banten hingga kini belum dicairkan. Dari APBD Kabupaten Serang, penanganan Covid-19 sudah menghabiskan anggaran Rp15,4 miliar. “Itu untuk penanganan kesehatan dan sosial,” katanya.
Ia menjelaskan, penanganan Covid-19 terbagi menjadi tiga cluster. Yakni, penanganan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penanganan kesehatan berkaitan dengan penanganan pasien, kebutuhan rumah sakit, hingga tenaga medis. Penanganan sosial meliputi bantuan sosial untuk masyarakat. Kemudian, penanganan ekonomi untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
Sesuai dengan perencanaan, kata dia, untuk sektor kesehatan dialokasikan anggaran Rp15 miliar dari APBD dan Rp20 miliar dari Bankeu. Kemudian, untuk sektor sosial dialokasikan Rp28miliar dari APBD dan Rp42 miliar dari Bankeu. “Sisanya, untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
PENCAIRAN BERTAHAP
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Wachyu B Kristiawan mengatakan, serapan anggaran penanganan Covid-19 Pemkot Serang hingga kemarin berkisar di angka 60 persen dari Rp88 miliar. “Penyerapannya saya perkirakan 60 persen. Belum semuanya,” ujarnya, kemarin.
Wachyu menjelaskan, dari total anggaran Rp88 miliar yang telah terserap di Dinsos sebesar Rp30 miliar untuk penyaluran jaring pengaman sosial (JPS). Sedangkan, OPD lainnya dilakukan sesuai dengan pengajuan kegiatan. “Pencairannya bertahap. Sesuai dengan kebutuhan tiap OPD, kemudian masuk ke BPKAD dan diproses,” jelasnya.
Kata dia, dari beberapa alokasi anggaran yang telah dicanangkan, paling banyak terserap di Dinsos Kota Serang berkaitan dengan penyaluran JPS dan penyemprotan disinfektan oleh DLH. “Yang sudah terserap itu, ada beberapa kalau tidak salah, untuk JPS dan penyemprotan disinfektan,” katanya.
Wachyu mengungkapkan, alokasi anggaran penanganan Covid-19 berasal dari APBD Kota Serang dan Bankeu Pemprov Banten. Alokasi anggaran penanganan diantaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp19 miliar untuk penyedian alat kesehatan dan peningkatan fasilitas RSUD Kota Serang. Dinas Sosial (Dinsos) penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp30 miliar.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar Rp5 miliar untuk penyediaan disinfektan dan bio disinfektan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperdaginkop dan UKM) sebesar Rp5,1 miliar untuk bantuan pelaku UMKM terdampak Covid-19, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Rp1,6 miliar untuk penataan Rusunawa di Margaluyu, Kasemen dan lain-lain.
PENYESUAIAN APBD
Di Kabupaten Lebak, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya telah menyelesaikan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahap II. Penyesuaian melalui rasionalisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal dilakukan dalam memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19.
“Ya, hasil refocusing tahap kedua kita untuk kebutuhan penanganan Covid-19 yakni Rp181,57 miliar,” kata Iti.
Jumlah itu naik dari realokasi hasil refocusing anggaran pada tahap pertama. Kenaikan terjadi pada dana cadangan yang sebelumnya Rp19,3 miliar.
“Bidang kesehatan Rp42,60 miliar, bidang ekonomi Rp10,47 miliar dan jaring pengaman sosial (JPS) Rp87,95 miliar serta cadangan Rp40 miliar. (Penambahan) hanya pada dana cadangan saja,” kata mantan anggota DPR RI ini.
Pasca refocusing anggaran Covid-19 dan penyesuaian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), APBD berimbang diangka Rp2,4 triliun. Di mana, sebelumnya di APBD murni berimbang diangka Rp2,7 triliun atau turun Rp330 miliar.
Di Kabupaten Pandeglang pun demikian. Sekretaris tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin mengatakan, ada perubahan postur pada APBD tahun ini. Kata dia, hal itu terjadi akibat adanya penarikan dana bantuan untuk Kabupaten Pandeglang oleh Pemerintah Pusat. “Anggaran kita berkurang 181 miliar. Penggunaan anggaran itu untuk mengatasi persoalan corona. Kalau kita tidak mengurangi kegiatan di semua OPD, kita akan gagal bayar. Sedangkan refocusing hanya Rp59 mikiar untuk penanganan covid. Dana itu dari bankeu Pemprov Rp55 miliar, kemudian sisanya dari APBD melalui dana BTT (Biaya Tidak Terduga),” katanya.
Pery menerangkan, bankeu Pemprov Banten untuk Kabupaten Pandeglang sebesar Rp55 miliar awalnya diproyeksikan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Namun, dialihkan untuk mencegah dan mengatasi wabah corona di Kabupaten Pandeglang. “Bankeu Rp 55 miliar itu digunakan untuk penanganan dampak kesehatan dikelola oleh RSUD Berkah Pandeglang, Dinas Kesehatan dan BPBD dengan total anggaran 32,272 miliar,” katanya.
RP100 M untuk PSBB
Untuk menangani pandemi Covid-19, Pemkot Tangsel telah menganggarkan dana sebesar Rp 147 Miliar. Dana tersebut dibagi dua, yakni Rp 47 Miliar untuk penanganan Covid-19 dan Rp100 Miliar untuk biasa selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel Warman Syanudin mengatakan, sampai saat ini Pemkot Tangsel sudah mencairkan anggaran sebesar Rp 78 Miliar lebih untuk belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan pandemi Covid-19. “Total pergeseran anggaran mencapai Rp 151 Miliar,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Selasa (16/6).
Warman menambahkan, BPKAD sifatnya hanya menerima lampiran persetujuan saja. Selanjutnya OPD pengusul mengajukan permohonan pencairan uang persediaan.
Rencana kebutuhan belanja (RKB), kemudian disampaikan kepada walikota sebelum ditetapkan dengan keputusan Walikota. “Usulan ini terlebih dahulu diaudit oleh inspektorat dan selanjutnya keputusan dikembalikan kepada OPD pengusul,” tambahnya.
Masih menurutnya, kemudian disimpan dalam kas OPD, untuk dipergunakan untuk keperluan BTT terkait penanganan Covid-19 sesuai RKB. “Jadi ada alur pencairannya dana tidak serta merta mudah dicairkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Tangsel Heli Slamet mengatakan, OPDnya merupakan salah satu OPD yang mencairkan BTT tersebut. Alokasi dananya untuk honor penceramah pada saat pandemi Covid-19.
“Jadi ada video yang masuk, kita beri uang penghargaannya Rp 1 juta, salah satunya tentang covid, kepedulian,” singkatnya. (nna-bam-jek-fdr-nce-dib-bud/air)
