JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara ekonomi besar lainnya di dunia. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, mendorong Indonesia melakukan restarting dan rebooting tentang skenario untuk mewujudkan visi 2045. Hal tersebut disampaikan Airlangga Hartarto dalam pidato kebangsaan jelang HUT ke-50 Center for Strategic and International Studies (CSIS), di Jakarta, Selasa (10/8).
Di depan para pendiri dan para senior CSIS, Jusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, Clara Yuwono, Prof Djisman Simandjuntak, dan Direktur Ekseskutif CSIS Philips J. Vermonte, serta jajaran peneliti CSIS, Airlangga mengungkapkan, terkait penangan pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti, program vaksinasi nasional, penanganan kesehatan, penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan dan perhatian terhadap para tenaga kesehatan. Kebijakan bantuan sosial juga digulirkan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemerintah juga, kata Airlangga, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan laju pelambatan ekonomi dengan berbagai stimulasi dan insentif bagi pekerja dan dunia usaha agar tetap bergairah.
“Tanda-tanda ke arah membaiknya pemulihan ekonomi sudah terlihat positif dengan pertumbuhan ekonomi pada 7,07% pada kuartal kedua ini, sebagaimana sudah saya singgung tadi. Tentu kita berharap trend yang positif akan terus meningkat sehingga pemulihan ekonomi kita akan mempercepat kita untuk keluar dari krisis,” ujarnya.
Sementara itu, terkait perkembangan demokrasi di Indonesia, Airlangga yang mejabat sebagai Menko Perekonomian ini menegaskan, bahwa Indonesia telah memilih demokrasi sebagai pilihan sistem dalam tata kelola politik dan pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negera, yaitu sila ke-4, menyiratkan pilihan tentang demokrasi tersebut. Sebagai sebuah sistem, praktek demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang surut seiring dinamika kehidupan sosial politik yang terjadi pada setiap masanya. Dan kini, demokrasi di Indonesia pada era reformasi, dalam prakteknya terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kehendak rakyat dimana kedaulatan itu berada.
“Partai Golkar sebagai salah satu partai politik yang menjadi pilar demokrasi di negara kita, selalu berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi di negara yang kita cintai. Dengan berdemokrasi, kita dapat mengelola keragaman kehendak, keinginan dan aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural ini. Dengan begitu, demokrasi yang kita praktekkan saat ini justru harus memperkuat bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini,” katanya.
Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden langsung selama empat kali disertai dengan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dengan proses penyelenggaraan sistem elektoral telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar, menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia telah teruji dengan menghasilkan kepemimpinan, baik nasional dan daerah, yang memiliki legitimasi publik yang sangat kuat dari masyarakat.
“Masyarakat dewasa dalam menentukan pilihan politiknya disertai dengan pilihan visi dan program yang ditawarkan. Dengan demikian, sistem pemerintahan kita semakin memperkuat presidensialisme dengan tetap menjagamekanisme check and balances melalui sistem perwakilan kita di parlemen. Konsolidasi demokrasi kita harus kita tingkatkan kualitasnya. Kita telah diakui dunia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia yang menerapkan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi telah memiliki kompatibilitasnya sebagaimana praktek demokrasi di Indonesia,” jelas Airlangga.
Tentang praktek demokrasi di Indonesia, kata Airlangga lagi, baru-baru ini The Economist Intellegence Unit (EUI) merilis tentang Democracy Indeks 2020. Penilaian ini dilihat dari lima indikator, yaitu proses elektoral dan pluralisme (electoral process and pluralism), fungsi pemerintahan (functioning of government), partisipasi politik (political participation), kebebasan sipil (civil liberties) dan budaya politik (political culture).
Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 mempengaruhi terhadap kualitas demokrasi secara global, tak terkecuali bagi Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia berada dalam kategori negara demokrasi yang belum sempurna (flawed democracy). Dalam kategori fungsi pemerintahan (Functioning of Government), Indonesia dengan skor 7.5 menunjukan kinerja lebih baik daripada kebanyakan negara di dunia (median 5.0). Untuk indikator proses elektoral dan pluralisme Indonesia menempatkan skor 7,85 yang menunjukan nilai yang baik. Demikian juga dalam hal partisipasi politik pada skor 6,11. Indonesia mengalami penurunan dalam hal budaya politik (political culture) dan kebebasan sipil (civil liberties). Budaya politik sangat penting untuk menopang bagi tumbuhnya demokrasi kita agar lebih berkualitas. Masih ada dalam penilaian masyarakat kita yang kurang percaya dan bahkan tidak percaya terhadap efektivitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik secara mendalam harus terus menerus kita kembangkan, dari mulai tingkat elit hingga ke akar rumput. Sementara, dalam hal kebebasan sipil (civil liberties) kita harus terus meningkatkan penghormatan atas kemajemukan, meningkatkantoleransi dalam kehidupan beragama, dan penghargaan terhadap HAM.
“Partai Golkar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang ditunjukan dengan berbagai kebijakan dan program partai yang lebih terbuka, responsif dan demokratis. Peningkatan kualitas kader Partai ini, salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan politik dengan materi tentang kepemimpinan; geopolitik; sistem politik dan pemerintahan; kebijakan publik yang meliputi perumusan kebijakan publik, sistem pengganggaran hingga evidence based policy; pendidikan anti korupsi serta kemampuan komunikasi publik agar setiap kebijakan dapat bermanfaat dan diterima masyarakat secara luas. Partai Golkar telah mendirikan GOLKAR INSTITUTE yang sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kader dengan tiga pilar kemampuan, yaitu ekonomi, politik dan kepemimpinan,” tegasnya.
Pentingnya pendidikan politik dengan penguatan tiga pilar tersebut harus dilihat agar partai politik sebagai pilar demokrasi diharapkan dalam melahirkan SDM manusia, terutama meningkatkan efikasi atau ketertarikan masyarakat terhadap politik sebagai instrumen untuk transformasi politik bagi generasi muda ke arah lebih baik lagi di masa mendatang.
“Partai GOLKAR juga mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai dinamika dan perubahan dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya dan kemajuan teknologi. Kader-kader Partai GOLKAR didorong agar memiliki kemampuan dalam membaca situasi dengan baik sehingga eksistensi Partai GOLKAR tetap dapat memainkan peran kenegaraannya,” terang Airlangga.
Sebagai partai yang memiliki kursi terbesar kedua di parlemen, Partai Golkar juga mencoba untuk terus melakukan review terhadap berbagai regulasi yang menjadi kendala bagi terwujudnya iklim ekonomi yang sehat dan kondusif bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya UU Cipta Kerja dimana
Partai Golkar menjadi bagian yang aktif dalam mengawalnya, menjadi babak baru transformasi struktural ekonomi kita untuk semakin terbukanya iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Partai Golkar sangat optimis bahwa kita mampu menjadi negara maju pada tahun 2045. Kita harus merawat komitmen kita terhadap demokrasi sebagai jalan untuk memastikan tata kelola politik dan pemerintahan yang baik. Sistem politik yang demokratis menjadikan berbagai keragaman dan kemajemukan yang dimiliki bangsa kita akan lebih terkelola dengan baik sehingga dapat menghantarkan kita ke dalam visi bersama menuju Indonesia sejahtera pada tahun 2045,” tutupnya.(*)
