Biar Cepat Disahkan dan Dilaksanakan
CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon langsung menggeber pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2021.
Sikap buru-buru Pemkot dan DPRD Kota Cilegon tersebut terlihat dari pelaksanaan paripurna yang dilakukan secara maraton dalam satu hari.
RelatedPosts
Untuk diketahui, tiga agenda paripurna tentang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dilakukan dalam kurun waktu satu hari.
Pertama, agenda paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dilakukan pada pukul 10.00 WIB.
Kemudian, pada pukul 14.00 WIB, DPRD Kota Cilegon kembali menggelar paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap dokumen Raperda RAPBD Perubahan yang telah disampaikan oleh Helldy Agustina.
Paripurna ketiga dilakukan pada pukul 19.30 WIB dengan agenda jawaban Walikota Cilegon terhadap pandangan umum fraksi atas dokumen Raperda RAPBD Perubahan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Isro Miraj tak menampik jika pihaknya bersama Pemkot Cilegon menggeber pembahasan Raperda RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
Upaya itu disebut oleh Isro Miraj sebagai upaya percepatan agar APBD Perubahan bisa segera disahkan dan dilaksanakan.
“Waktunya sudah mepet, karena September ini harus sudah selesai,” ujar Isro.
Kendati dalam satu hari pihaknya menggelar tiga paripurna sekaligus, hal tersebut tidak mengurangi kekritisan legislatif dalam menggodok rancangan APBD Perubahan.
“Nanti akan ada pembahasan secara bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tuturnya.
Terkait pembahasan APBD ini, sebelumnya sempat terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Cilegon, Senin (6/9) dengan cara membentangkan spanduk besar.
Saat itu tengah berlangsung paripurna tentang Nota Kesepakatan KUA-PPAS Kota Cilegon Tahun 2022 di kala Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj akan menutup rapat tersebut.
Melalui spanduk tersebut mahasiswa menolak politisasi anggaran. Namun aksi mahasiswa itu berhasil dihentikan oleh tim pengamanan dalam (Pamdal) DPRD Kota Cilegon.
Selanjutnya, mahasiswa diamankan petugas hingga keluar ruang rapat paripurna.
“APBD untuk rakyat, jangan dipolitisasi,” ujar Ketua KAMMI Cilegon Edi saat diamankan petugas.
Mahasiswa mensinyalir adanya politisasi anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS, pasalnya tidak ada transparansi dalam proses tersebut. “Rapatnya di luar daerah, tiba-tiba disahkan saja,” ujarnya.(bam/alt)
