Kasus Dugaan Korupsi BOS di Serang dan Cilegon: Kepala Bappeda Diperiksa

SERANG-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Mahdani diperiksa penyelidik Kejari Serang, Selasa (26/10). Mahdani diperiksa terkait kasus dugaan korupsi bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dan bantuan operasional sekolah nasional (Bosnas) di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon tahun 2019 senilai Rp89,141 miliar.

Pemeriksaan berlangsung tertutup. Hingga kemarin, Kejari sudah memeriksa 28 orang yang mayoritas adalah kepala sekolah yang menerima BOS.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang Mali Diaan mengatakan pemeriksaan Kepala Bappeda merupakan upaya Kejari untuk menyelidiki penganggaran Bosda.

"Iya tadi dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (Mahdani-red)," ujarnya saat dikonfirmasi Radar Banten, Selasa (26/10).

Pantauan Radar Banten, Mahdani datang ke Kejari Serang sekira pukul 10.00 WIB. Ia datang bersama seorang pegawai. Hingga pukul 15.30 WIB, proses pemeriksaan terhadap Mahdani masih terus berlangsung. "Ada beberapa pertanyaan (terhadap Mahdani-red)," ujar Mali.

Mali membenarkan pemeriksaan terhadap Mahdani terkait kapasitasnya sebagai tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Banten. Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) tahun 2016 - 2020 itu diperiksa karena mengetahui penganggaran dana Bosda dan Bosnas 2019.

"Iya betul diperiksa sebagai TAPD, kami ingin mengetahui penganggaran dana Bosda dan Bosnas kan dibahas di TAPD," kata Mali.

Mali mengakui, pada Selasa pagi kemarin pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pejabat Pemprov Banten. Namun, satu pejabat lagi berhalangan hadir karena meminta penundaan pemeriksaan. "Kami panggil dua orang yang datang satu, satu lagi berhalangan hadir. Kami akan memanggil ulang nanti. Untuk namanya saya lupa," ungkap Mali.

Sebelum memeriksa Mahdani, penyelidik pada Selasa (12/10) lalu telah memeriksa Kabiro Hukum Setda Provinsi Banten Agus Mintono. Pemeriksaan terhadap Agus berkaitan tupoksinya sebagai Kabiro Hukum Setda Provinsi Banten. Ada beberapa tupoksi Agus terkait dana BOS. Pertama, Agus selaku Kabiro Hukum Setda Provinsi Banten pernah merumuskan, pengkajian dan tentang produk hukum.

Produk hukum yang dimaksud adalah Pergub Banten Nomor 31 tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis dan Pergub Nomor 50 tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan APBD 2019. Dalam Pergub berisi tentang dana Bosda dari Pemprov Banten. Kemudian, Agus pernah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 903/Kep.128-Huk/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggara Dana BOS. "Untuk tupoksinya (Agus-red) ada di materi pemeriksaan, tidak bisa saya sampaikan," ungkap Mali.

Sebelum Agus, penyelidik memeriksa Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Dwi Sahara. Ia diperiksa pada Kamis (30/9).

Pemeriksaan terhadap Dwi untuk mengetahui proses pencairan terhadap alokasi dana untuk pendidikan tersebut. "Kami hanya ingin menanyakan soal anggaran dan pencairannya," ujar Mali didampingi staf intelejen Kejari Serang Fitra.

Dikatakan Mali dalam penyelidikan kasus tersebut pihaknya telah memeriksa lebih dari 28 orang. Pihak-pihak yang dimintai keterangan kebanyakan kepala sekolah (kepsek). "Yang diperiksa sudah banyak. Kebanyakan kepala sekolah, nanti kami akan periksa lagi kepala sekolah karena masih ada yang belum dimintai keterangan," kata Mali.

Dijelaskan Mali, perkara dugaan korupsi bantuan untuk sekolah tersebut dilaporkan oleh masyarakat pada akhir 2020. Dalam laporannya, alokasi Bosnas untuk tiga daerah senilai kurang lebih Rp23,145 miliar. Bosnas dialokasikan untuk 15 SMK dan SMA di wilayah Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Serang dan Cilegon (Seragon).

Jumlah siswa yang ada di 15 SMK dan SMA KCD Seragon berkisar 14.432 orang. Masing-masing siswa SMK menerima bantuan Rp1,6 juta. Sedangkan siswa SMA Rp1,4 juta. Sementara, anggaran untuk Bosda di tahun tersebut Rp65,996 miliar. Dana puluhan miliar tersebut diperuntukkan kurang lebih 16.500 siswa di 15 SMA dan SMK Seragon.

Masing-masing siswa SMK menerima bantuan senilai Rp4 juta. Sedangkan siswa SMA senilai Rp3,6 juta. Dalam laporannya, pelapor menduga terdapat data yang tidak sesuai antara siswa sebenarnya di sekolah dengan data KCD Pendidikan Seragon. Jumlahnya lebih dari dua ribu orang. "Saat ini masih berproses (penyelidikan-red), kami masih melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait," kata Mali.

Mali enggan membocorkan mengenai data laporan kasus tersebut. Dia berdalih laporan data kasus bersifat rahasia. "Untuk persoalannya (dalam laporan-red) belum bisa saya sampaikan karena masih proses penyelidikan, " ungkap mantan Kasi Intel Kejari Cianjur.

Ditugaskan Mali, pihaknya fokus dalam menangani laporan untuk sekolah yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota Serang. Sedangkan Kota Cilegon tidak ditangani karena beda wilayah hukum. "Kita yang Serang saja, Cilegon enggak, " tutur Mali (fam/alt)