Barang bukti itu sedianya digunakan untuk menjerat pihak lain yang patut dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut. “Mengenai barang bukti informasinya dikembalikan kepada penuntut umun,” kata Uli
Perkara korupsi jasa tenaga kebersihan itui tercium penyidik usai ditemukan perbedaan antara kontrak kerja dengan kenyataannya. Sesuai dokumen kontrak tercantum identitas lebih 100 tenaga kerja kebersihan di perusahaan tersebut. Namun, ratusan orang tersebut tidak bekerja di RSUP Sitanala. Sementara yang dipekerjakan ternyata adalah mantan pasien kusta.
Para pekerja itu juga digaji lebih rendah dari nominal yang tertera dari nilai kontrak. Selain itu, lelang yang dimenangkan PT PBA telah diatur.
Namun, kuasa hukum Nasron, Heru Dwi Nugroho menilai uraian majelis hakim pada perkara itui tidak berdasarkan fakta persidangan. “Keputusan menetapkan pemenang lelang itu bersama, apalagi klien kami hanya sebagai anggota (ULP-red). Putusan majelis hakim kami menilai hanya meng-copy paste dakwaan penuntut umum tanpa mempertimbangkan fakta persidangan, saksi ahli, dan pledoi kami,” kata Heru.
Oleh karena itu, kliennya tidak ingin mengajukan upaya banding lantaran pihak keluarga pesimis atas vonis yang akan dijatuhkan. “Keluarga pesimis (langkah banding-red), meskipun secara hukum kami kuat. Kami menilai banyak pertimbangan hakim yang keliru. Kami akhirnya mengikuti kemauan klien,” tutur Heru (fam/nda)












