Upah Minimum 2022 Naik Rp40 Ribu

SERANG-Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2022 tidak menghasilkan kesepakatan. Namun, muncul usulan kenaikan upah minimum sekira 1,63 persen berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Kasi Pengupahan Disnakertrans Banten Karna Wijaya mengungkapkan, rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi terkait UMP Banten 2022 akan disampaikan kepada Gubernur Banten, sebagai bahan pertimbangan menetapkan UMP yang akan menjadi acuan penetapan UMK 2022.

“Rapat pleno dihadiri semua unsur dewan pengupahan, baik unsur buruh/serikat pekerja, asosiasi pengusaha, akademisi dan unsur pemerintah daerah,” kata Karna kepada wartawan, di Kantor Disnakertrans Banten, Selasa (16/11).

Kendati tidak menghasilkan kesepakatan, namun semua aspirasi dari masing-masing unsur dewan pengupahan dituangkan dalam berita acara rapat pleno. “Semua pendapat dituangkan dalam berita acara, yang nantinya akan disampaikan kepada Pak Gubernur,” bebernya.

Secara prinsip, lanjut Karna, sikap Disnakertrans mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. “Rekomendasi kami ialah penetapan upah minimum provinsi sesuai regulasi yang ada," tegasnya.

Terkait kenaikan upah minimum di bawah dua persen, menurut Karna itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan inflasi. “Usulan akademisi kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 1,63 persen, sesuai PP 36/2021 tentang pengupahan," jelasnya.

Bila nanti kenaikannya 1,63 persen, tambah Karna, maka UMP Banten tahun 2022 sebesar Rp2.501.203, sebab UMP Banten tahun 2021 sebesar Rp 2.460.994. “Sementara rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional, upah minimum secara nasional rata-rata akan naik 1,09 persen berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi di suatu wilayah masing-masing dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)," pungkasnya.

Ketua Apindo Banten Edy Mursalim mengaku mendukung penetapan UMP Banten 2022 sesuai aturan yang berlaku. “Aturannya kan sudah ada, jadi penetapan UMP 2022 yang akan menjadi dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 tinggal disesuaikan dengan UU dan PP yang berlaku," katanya.

Penentuan besaran upah minimum telah diatur oleh pemerintah pusat, melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan.

“Apindo selalu mengedepankan taat aturan dan tidak mengada-ada, selama pemprov menegakkan aturan kami akan patuh," ungkapnya.

Sementara Redi Darmana, juru bicara serikat buruh, menilai kenaikan 1,63 persen atau sebesar Rp40.209 hanya menguntungkan para pengusaha.

"Serikat buruh se- Banten menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 8,95 persen, itu sesuai komponen hidup layak," tegasnya.

Pemprov, menurutnya tidak bisa mengacu UU 11/2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan lantaran tengah diajukan judicil review .

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu Dedi Sudrajat mengungkapkan, besaran UMK tahun 2022 seharusnya naik 13,5 persen dari besaran UMK 2021.

“Agar UMK 2022 naik 13,5 persen, maka UMP Banten harus naik 8,95 persen dibandingkan UMP Banten tahun 2021," katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya secara resmi telah mengirimkan surat aspirasi kepada Gubernur Banten melalui Kepala Disnakertrans Banten.

“Aspirasi buruh ada tiga, pertama UMP Banten naik 8,95 persen. Kedua UMK 2022 naik 13,5 persen dibanding UMK 2021. Ketiga UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota-red) 2021 dan 2022 segera diterapkan," tegasnya. (den/nda)