Penentuan besaran upah minimum telah diatur oleh pemerintah pusat, melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan.
“Apindo selalu mengedepankan taat aturan dan tidak mengada-ada, selama pemprov menegakkan aturan kami akan patuh,” ungkapnya.
Sementara Redi Darmana, juru bicara serikat buruh, menilai kenaikan 1,63 persen atau sebesar Rp40.209 hanya menguntungkan para pengusaha.
“Serikat buruh se- Banten menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 8,95 persen, itu sesuai komponen hidup layak,” tegasnya.
Pemprov, menurutnya tidak bisa mengacu UU 11/2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan lantaran tengah diajukan judicil review.












