Dewan Dorong BPKAD Dipisah

CILEGON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mendorong pemisahan fungsi pendapatan dengan pengelolaan keuangan dan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD).

Legislatif mendorong fungsi pendapatan berada dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD), tidak disatukan dalam satu OPD dengan pengelola keuangan dan aset.

Diketahui saat ini fungsi pendapatan dan pengelolaan berada dalam satu OPD, yaitu BPKAD.

Ketua Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah, Edison Sitorus menjelaskan, pemisahan perlu dilakukan agar ada badan yang fokus pada urusan masing-masing.

“Orang pendapatan fokus mencari pendapatan sebanyak-banyaknya, orang perbelanjaan dia yang fokus mengatur mana yang perlu mana yang urgen,” ujar Edison, Minggu (21/11).

Setelah dibentuknya Badan Pendapatan Daerah, DPRD akan mendorong digitalisasi keuangan daerah. Hal itu untuk akuntabilitas keuangan serta meminimalisir potensi penyelewengan.

“Sudah ada di Kota Semarang, dengan sistem ini banyak yang enggak setuju karena enggak bisa kanibal lagi beli kertasnya, penggunaan anggaran langsung terintegrasi ke pusat. Perbelanjaan itu langsung tercatat ke pusat,” tuturnya.

Menurut Edison, perlu ada kesungguhan dari Helldy sebagai kepala daerah untuk melakukan hal tersebut.

“Perlu ada political will dari Walikota, kalau Pak Helldy enggak mau berarti sama aja dengan Walikota sebelumnya. Mau enggak Pak Helldy-nya ini dipisah?,” ujar Edison.

Sekretaris Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah, Ajat Sudrajat menjelaskan pemisahan BPKAD dengan Badan Pendapatan memiliki dasar hukum mulai dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Menurutnya, dengan adanya pemisahan peran pendapatan menjadi badan khusus bisa membuat kinerja pemerintah lebih efektif.

“Jika ada program yang tidak jalan pergeseran anggaran bisa cepat karena dua OPD,” ujarnya.

Dengan pemisahan itu pun masing-masing badan bisa berlomba untuk berprestasi di bidang masing-masing.

Dukungan juga muncul dari Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik. Menurutnya, pemisahan perlu dilakukan untuk mendorong optimalisasi pendapatan di Kota Cilegon, serta terselenggarannya pemerintahan yang maksimal.

“Jadi, ada satu dinas yang fokus saja untuk menggenjot pendapatan, sehingga bisa bekerja maksimal,” ujar Hasbi.

Hasbi sendiri menilai sudah saatnya pemerintah untuk memecah BPKAD, karena sudah didukung oleh peraturan dari pemerintah pusat.

Kemudian, sejumlah daerah pun sudah melakukan hal tersebut, dan terbukti membuat kinerja pemerintah dalam menggali pendapatan lebih maksimal, serta lebih pengelolaan keuangan serta aset pun menjadi lebih baik.

Terpisah, Ketua Pansus Susunan Perangkat Daerah Kota Cilegon, Baihaki Sulaiman menjelaskan, banyak daerah pun telah banyak melakukan pemisahan antara pendapatan dan pengelolaan aset.

“Ketika ditanya bagaimana kinerja pendapatan, itu jauh lebih baik dari pada ketika digabung, karena mereka sebelumnya juga sudah digabung,” ujar Baihaki.

Sejumlah daerah yang telah melakukan pemisahan peran pendapatan dan pengelola keuangan dan aset daerah mengaku telah merasakan efektivitas pemerintahan dari kebijakan tersebut.

Menurut Baihaki, dorongan pemisahan OPD telah disampaikan oleh DPRD Kota Cilegon kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, namun pemerintah berdalih demi penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan.

Bagi Baihaki, yang terpenting bukan soal sederhananya struktur pemerintah, tapi efektivitas kinerja pemerintahan itu sendiri.

“Mesti dilihat manfaatnya, jangan sekadar sederhana. Tren kita kan ingin mengejar pendapatan, APBD kita ingin di atas Rp2 triliun ke depan, kalau ditangani sendiri kan bisa lebih terpacu,” tutur Baihaki.

Baihaki mengaku sampai saat ini masih mempertanyakan pertimbangan pemerintah daerah Kota Cilegon yang masih enggan memecah BPKAD menjadi dua OPD, sedangkan di daerah lain sudah melakukan.

“Yang jadi soal, dasar hukum semuanya sama, yang melandasi dan memerintahkan membuat itu (memisahkan pendapatan dan pengelolaan) pun Undang-Undang, PP, Kemendagrinya sama, tapi kok Cilegon bisa beda, ada apa? kalau daerah lain bisa, apa yang membuat Cilegon harus beda,” tuturnya. (bam/air)