Menurut Sanuji, OPD yang berkaitan harus mengevaluasi kalangan  internal untuk memastikan penyebab rendahnya nilai Sakip tersebut.

Kondisi pemerintahan tersebut direspons oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik. Ia mengaku menyayangkan hal tersebut bisa terjadi.

Sanuji menilai, E-Sakip menjadi salah satu tolok ukur bagaimana kualitas kinerja pemerintahan.

“Aplikasi sudah jelas untuk mengukur bagaimana OPD dalam bekerja, apakah sudah sesuai dengan target dan ketentuan,” ujar Hasbi.

Hasbi mengaku miris, hingga 21 Desember laporan capaian kinerja sampai serendah di bawah 60 persen. Menurutnya, hal itu menunjukkan ada ketidakberesan unsur pemerintah dalam bekerja.

Laporan E-Sakip  dinilai oleh Hasbi perlu menjadi tolok ukur bagi Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dalam bersikap kedepan.

“Ini harus jadi pertimbangan bagi walikota dan wakil walikota kedepan dalam mengelola pemerintahan,” ujarnya. (bam/alt)