Selain itu, lanjut Busro, Gubernur Banten juga melakukan konsultasi kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan buruh. Arahan Presiden mempersilakan Pemprov Banten melakukan upaya penegakkan hukum untuk menjaga marwah dan wibawa pemerintah.
“Jadi banyak pertimbangan yang dilakukan Pak Gubernur sebelum akhirnya membawa masalah ini ke jalur hukum, dengan tujuan agar peristiwa ini tidak berulang di kemudian hari,” tuturnya.
Busro meyakini bila serikat buruh tidak ada niatan melakukan pengrusakan Kantor Gubernur Banten dalam melakukan unjuk rasa. Namun faktanya, ada sejumlah oknum yang melakukan pengrusakan di ruang kerja Gubernur Banten.
“Jadi prinsipnya laporan gubernur ini bukan untuk membungkam hak buruh menyampaikan pendapat dimuka umum. Unjuk rasa silakan saja asal sesuai aturan. Kenapa penegakkan hukum harus dilakukan? Sebab bila dibiarkan berbahaya sebab nanti elemen lain bisa melakukan hal yang sama saat melakukan unjuk rasa,” tegasnya.
Terkait desakan DPRD Banten dan serikat buruh agar permasalahan tersebut diselesaikan di luar jalur hukum, Busro mengaku jalan damai bisa ditempuh melalui restoratif justice. Namun untuk mewujudkannya, semua pihak harus cooling down terutama serikat buruh.
“Bagaimana mungkin Pak Gubernur mencabut laporannya, jika setiap waktu unsur serikat buruh menyerang pribadi gubernur baik di medsos maupun lewat media massa. Harusnya kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai. Bila semua cooling down, saya optimis masalah ini bisa selesai dengan jalan damai,” tegasnya. (den/alt)
