Ia memaparkan, dalam rangka pengelolaan aset daerah, Kemendagri telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hingga Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
Fatoni menyayangkan apabila aset daerah tidak dikelola dengan semestinya. Ini lantaran, keberadaan aset justru dapat menjadi beban, karena membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan. Tak hanya itu, seiring perjalanan waktu akan terjadi penurunan nilai dari aset tersebut.
“Pemda harus kreatif, aset daerah jangan sampai mangkrak dan jadi beban daerah. Jadi prinsipnya pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan apabila tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Dan juga tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah yang dimanfaatkan,” bebernya.
Untuk itu sinergisitas antara pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait akan sangat membantu. Apalagi saat ini Kemendagri telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP). Program ini berfokus pada tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi delapan area, salah satunya manajemen aset daerah.
Masih dikatakan Fatoni, pemanfaatan aset dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Namun temuan Kemendagri, banyak permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pembenahan atas pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, antara lain kurang optimalnya pengelolaan aset daerah, belum memadainya kapasitas pengelola aset daerah, dan belum tertibnya penatausahaan aset daerah.












