Atas putusan tersebut, baik JPU Kejari Cilegon dan Jhony menyatakan pikir-pikir. Diketahui, korupsi di tubuh BUMN yang bergerak pada bidang bidang pengklasifikasian semua kapal berbendera Indonesia berawal saat Jhony melakukan perjanjian untuk pekerjaan CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair atau Containment dengan PT CTPE.
Dari ketiga proyek fiktif tersebut, Jhony telah melakukan pembayaran dengan nilai yang berbeda. Proyek CSR Drainage senilai Rp1,3 miliar, Salak Landslide Rp1,9 miliar dan pekerjaan Brine Line Repair atau Containment Rp1 miliar.
Uang dari proyek fiktif tersebut, diketahui dinikmati Jhony bersama Direktur Keuangan PT CTPE Martha Wibawa (penuntutan terpisah). Uang digunakan untuk kepentingan pribadi Jhony maupun operasional perusahaan sebanyak Rp337 juta.
Uang Rp337 juta tersebut merupakan uang yang ditransfer oleh Direktur Keuangan PT CTPE Martha Wibawa. Martha sebelumnya mentransfer uang dengan total Rp539 juta kepada Jhony. Sedangkan sisa uang Rp256 juta atas perintah Jhony digunakan untuk operasional PT BKI, yaitu biaya hiburan terhadap klien, seperti karaoke, pijat, golf, hotel dan makan klien.
Selain uang Rp539 juta, Martha juga pernah mentransfer uang sebesar Rp600 juta. Uang tersebut diberikan untuk pengawasan pekerjaan PT BKI. Dari total uang Rp600 juta, Rp380 digunakan untuk kegiatan dan keluarga, sebagian sisa uang yaitu Rp219 juta digunakan untuk gaji bulanan, operasional di Sukabumi, dan operasional pribadi.
Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten proyek fiktif tersebut telah merugikan negara senilai 4,8 miliar lebih. (fam/air)












