PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – DPRD Pandeglang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Rabu (22/6). Para wakil rakyat menyoroti rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang pada 2021.
Diketahui, pada 2021 lalu, Pemkab Pandeglang menargetkan menarik PAD Rp226,977 miliar. Namun faktanya pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Irna Narulita hanya mampu menghimpun PAD Rp196,060 miliar atau sekira 86,38 persen dari target yang sudah ditetapkan.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Rika Kartikasari mengatakan, pihaknya telah mempelajari laporan pertanggunjawaban APBD 2021. Hasilnya, Pemkab gagal memenuhi target PAD karena alasan pandemi Covid-19.
“PAD menurun, hanya tercapai 86,38 persen dari target Rp226,977 miliar menjadi Rp196,060 miliar. Pandemi ini telah menurunkan perekonomian, namun kita harus optimistis dan Pemkab harus bisa memperbaiki penerimaan pajak dan retribusi daerah,” katanya di ruang rapat paripurna DPRD Pandeglang, kemarin.
Untuk itu, Dia meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD pada 2022 ini. Apalagi, pajak dan retribusi daerah yang dihimpun akan digunakan untuk program pembangunan.
“Evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah yang bertugas menghimpun pajak dan retribusi daerah. Sehingga tahun ini, target PAD bisa terealisasi,” harapnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar Miftahul Farid Syukur mengatakan, Pemkab harus bisa mengoptimalkan dan menggali semua potensi yang ada agar PAD terus mengalami peningkatan.
“Ada beberapa hal yang dikerjakan kurang maksimal, seperti realisasi PAD belum ada peningkatan yang signifikan. Harus mengoptimalkan potensi daerah dan sumber-sumber daerah agar PAD terealisasi,” ujarnya.
