Leonard meminta perhatian dari seluruh Kejari untuk tidak bermain proyek dan perkara, serta tidak melukai masyarakat.
Leonard tegaskan dan ingatkan kembali kepada seluruh pihak untuk menghentikan praktik-praktik koruptif. Makanya, ia minta semua pihak membentengi diri untuk menolak segala bentuk intervensi dan atau pengaruh dari pihak manapun dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, termasuk dari oknum aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kejaksaan yang mengatasnamakan institusi atau pimpinan kejaksaan di level Kejati maupun Kejari.
Kata dia, ide dilaksanakannya pakta integritas ini karena ia mendapatkan informasi yang tidak baik di luar penanganan perkara. “Masih liar, ketika saya masuk ada istilah Palima. Ini jatah Palima. Siapa itu Palima, Kejati? Ini jatahnya coklat. Ini jatahnya asisten. Ini jatahnya jaksa. Oknum ya bukan jabatan. Ini jatahnya Kejari. Saya dapatkan sebelum dan ketika saya baru masuk,” tandas Leonard.
Ia menegaskan, saat ini selama kepemimpinannya, tidak ada satupun oknum kejaksaan yang menitipkan proyek kepada para pejabat instansi pemerintahan. Bahkan, tidak boleh ada oknum kejaksaan yang memperkenalkan kontraktor kepada para pejabat. “Tidak ada yang minta-minta proyek,” tegasnya.
Kata dia, apabila tetap dilakukan, maka yang terjerat adalah para ASN di OPD. “Hari ini (kemarin-red) secara luas saya katakan kepada Pemprov dan pemerintah daerah. Saya tegaskan tolak Bapak/Ibu itu sekalian,” tandas Leonard.
Bahkan, ia membuat nomor telepon khusus untuk melapor kepada Kejati terkait oknum-oknum kejaksaan yang main proyek. Ia tak ingin lagi dan tidak rela para ASN dipenjara, tetapi oknum itu menikmati apa yang para ASN berikan. “Komitmen ini saya lakukan karena perintah Bapak Kepala Kejagung RI. Ingat para Kajari. Jajarannya diingatkan secara khusus,” ujarnya.
Leonard menjamin 100 persen kerahasiaan para pelapor. Namun, pelapor juga harus memberikan data secara akurat dan tidak hanya asal katanya.
