SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah kepala daerah di Banten curhat mengenai tenaga honorer kepada Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar. Curhatan itu dilontarkan para kepala daerah ketika sesi tanya jawab usai penandatanganan pakta integritas untuk mewujudkan Provinsi Banten bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (24/6).
Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan, implikasi penghapusan tenaga honorer sangat luas. “Solusi yang ditawarkan oleh Kementerian PAN-RB yaitu berupa alihdaya menjadi tenaga outsourcing untuk beberapa jenis pekerjaan di antaranya satpam, OB, dan sopir. Sedangkan sisanya dialihkan menjadi PPPK,” ujar Benyamin, kemarin.
Kata dia, terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK juga memiliki kendala, seperti kuota terbatas dan seleksinya dilakukan Kementerian PAN-RB. “Ini tentunya akan membuat sebuah blunder karena bagaimanapun jumlah tenaga honorer atau TKS sangat besar,” tuturnya.
Apalagi, lanjut Benyamin, jumlah tenaga honorer di Tangerang Selatan berbanding terbalik dengan jumlah ASN. Untuk itu, ia berharap persoalan ini dapat dipecahkan bersama karena implikasinya bukan hanya dari aspek pelaksanaan kinerja pemerintah, tapi juga aspek hukum, politis, dan aspek-aspek lainnya. “Saya tidak bisa bayangkan harus memberhentikan ribuan tenaga honorer. Sementara ini, kami di Tangerang Selatan belum mengambil sikap dan keputusan apa pun sebelum aturan-aturannya jelas,” tandasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi. “Yang disampaikan Pak MenPAN-RB tidak salah, karena amanat UU. Amanat UU mengatakan lima tahun harus selesai. Kalau dihitung, lima tahun itu adalah jatuhnya tahun depan 2023,” ujarnya.
Namun, lanjut Ade, ada problem di daerah. Jumlah tenaga honorer di Lebak saja ada sekira tujuh ribu orang. “Kalau tujuh ribu tidak difungsikan lagi, kita kolaps. Tidak ada tenaga di semua lini,” tandasnya.
Untuk itu, perlu ada solusi. Ia menawarkan agar ada perubahan peraturan pemerintah. “Perpanjang saja, yang awalnya 2023 menjadi 2025, sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki,” ujar Ade.
