Terkait posisi Banten yang masuk 10 provinsi dengan kasus PMK tertinggi, Al mengaku akan memaksimalkan peran Satgas untuk melakukan penanganan PMK. Menurut Al, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pencegahan PMK melalui satgas, di antaranya kuratif, preventif dan juga promotif.
“Jadi ada pencegahan yang dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur sesuai dengan pendekatan kepada PMK ini, kemudian tingkat kuratif jika telah ditemukan terjangkit dilakukan pengobatan sesuai dengan tahapan prosedur,” tegasnya.
Hingga kemarin, tambah Al, Provinsi Banten telah menerima 1.100 dosis vaksin dari pemerintah pusat, dan telah dilakukan vaksinasi di beberapa Kabupaten/Kota secara bertahap.
“Lantaran jumlah kasus PMK lebih banyak dari ketersediaan vaksin, kami akan melakukan pengajuan kembali kepada Kementerian Pertanian agar kuota vaksin PMK untuk Banten ditambah lebih banyak lagi,” pungkasnya.
Terkait 1.643 kasus PMK di Banten, Agus mengungkapkan hanya tersebar di enam Kabupaten/Kota, dimana sapi ternak yang lebih banyak terpapar dibandingkan hewan lain.
“Hanya Kota Serang dan Kota Cilegon yang belum ditemukan kasus PMK, semoga ini bisa kita pertahankan. Sementara di daerah lain terus ditekan penyebarannya seiring dengan gencarnya vaksinasi PMK,” bebernya.
Terkait vaksin PMK, Agus menyebutkan Provinsi Banten membutuhkan 73 ribu dosis vaksin sesuai dengan jumlah hewan ternak yang tersebar di delapan kabupaten/kota. (den/alt)
