JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID – Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index) Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan 0,1 dari 0,52 menjadi 0,53 merujuk data dari World Justice Project. Capaian ini diharapkan jauh lebih meningkat pada tahun 2023 mendatang.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie berharap tahun 2023 menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan indeks negara hukum (rule of law index) secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kami berharap Indonesia mengalami peningkatan dalam indeks negara hukum pada tahun 2023 mendatang,” ujar Tholabi dalam keterangan resminya Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022.
Dia menyebutkan, merujuk indikator yang disampaikan World Justice Project terkait dengan indeks negara hukum terdapat delapan aspek penting sebagai indikator indeks negara hukum.
Delapan indikatornya yakni pembatasan kekuasaan pemerintah (contraint on goverment powers), hilangnya praktik korupsi (absence corruption), pemerintahan yang terbuka (open goverment), supremasi HAM (fundamental right), ketertiban dan keamanan (order and security), penegakan aturan (regulatory enforcment), sistem peradilan perdata (civil justice), dan sistem peradilan pidana (criminal justice system).
“Dari delapan indikator tersebut, pada tahun 2022 terdapat dua indikator turun 0,1 dibanding tahun 2021 yakni tentang pembatasan kekuasaan pemerintahan (0,66) dan supremasi HAM (0,50) yang mengalami penurunan, sedangkan enam indikator lainnya mengalami kenaikan,” papar Tholabi mengutip data World Justice Project.
