Jakarta – Himpunan Bank Bank Milik Negara atau biasa disebut HIMBARA berkomitmen mendukung langkah Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi industri di dalam negeri.
Ketua HIMBARA yang juga Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan Presiden Jokowi memberikan arahan agar semua pihak mendukung hilirisasi industri. Untuk itu, sektor perbankan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi, terutama hilirisasi industri yang berbasis ekstraksisumber daya alam.
“Bahwa hilirisasi bagian daripada point of no return. Tadi ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali. Maka industri perbankan komit untuk mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso, seusai pertemuan pelaku industri perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Presiden Jokowi, Senin (16/1/2023).
Himbara sendiri terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.
Terkait hilirisasi industri ini, Presiden Jokowi sebelumnya telah menekankan bahwa Pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Sejak tiga tahun lalu, Presiden Jokowi sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor tersebut dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.
Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi menilai Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp17 triliun menjadi sekitar Rp360 triliun. Atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, Indonesia kini serius melakukan banding atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.
Dalam pertemuan di Istana Negara Senin pagi ini, lanjut Sunarso, sektor perbankan dan OJK berdialog bersama dengan Presiden Jokowi, serta memberikan masukan sekaligus laporan hal-hal yang sudah dilakukan oleh industri di tahun 2022.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Jokowi hari ini adalah untuk menyampaikan persiapan dalam rangka pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023. Namun, sekaligus juga menyampaikan secara langsung bagaimana perkembangan terakhir dari sektor-sektor di jasa keuangan maupun juga kinerja dari industri-industri yang ada di jasa keuangan.
“Kami menyampaikan bagaimana rencana prospek dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, di mitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga sekalipun kondisi perekonomian global penuh tantangan dan tidak mudah, sekalipun tentu kita harus memitigasi dampak dari kondisi tadi itu dan juga tentu kita menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden.”
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh OJK, Himbara, Bursa Efek Indonesia, dan pelaku industri perbankan lainnya, Presiden memberikan arahan sangat jelas bahwa seharusnya momentum penguatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 ke depan dapat terus dijaga.
Meskipun laporan keuangan belum diterbitkan, HIMBARA optimistis pada tahun 2022 bank-bank milik negara bisa melampauinya dengan sangat baik dan kinerja solid, terutama masih tumbuh agresif dan tetap mengedepankan kehati-hatian.
“Terbukti bahwa kualitas aset yang kita kelola jauh membaik dan itu semua tidak lepas dari kebijakan dari OJK juga termasuk juga memperpanjang masa berlakunya relaksasi untuk penentuan kualitas aktiva produktif dan itu memang diperlukan,” ungkapnya.
HIMBARA dan BRI secara khususnya, imbuh Sunarso, memiliki strategi untuk pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dimana perseroan tumbuh secara selektif dengan melakukan pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi apabila terjadi pemburukan-pemburukan akibat kondisi ekonomi yang diproyeksikan menghadapi ketidakpastian.
“Kita siap untuk tumbuh dan kita siap untuk menghadapi berbagai tantangan dengan pencadangan dan kita sudah buktikan di tahun 2022 perbankan kita sangat solid,” tutup Sunarso. (*)
