Mendagri Setujui Usulan Pilkades Serentak

PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID - Upaya Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pandeglang dalam memperjuangkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2023 membuahkan hasil.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui usulan tersebut. Persetujuan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, tertanggal 14 Januari 2023 dengan sifat sangat segera.

Surat tersebut disampaikan kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota agar segera melaksanaan Pilkades serentak sebelum tanggal 1 November 2023 mendatang. Apabila Pilkades serentak tidak dilaksanakan hingga 1 November, akan ditunda dan dilaksanakan setelah semua tahapan Pileg dan Pilkada 2024 selesai dilaksanakan.

Ketua Apdesi Kabupaten Pandeglang, Cecep Muhidin membenarkan usulan pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Persetujuan itu telah disampaikan melalui SK kepada Gubernur, Bupati dan Walikota. “Insya Allah, tahun ini jadi Pilkades," katanya, Senin (16/1).

Cecep mengatakan, pihaknya sudah siap melaksanakan Pilkades Serentak 2023 karena sebelumnya Pemkab Pandeglang juga sudah menganggarkan dana untuk pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

“Kita sudah siap, karena sudah dianggarkan juga untuk Pilkades serentak itu,”katanya.

Sekretaris Camat (Sekmat) Cadasari,Eka Rahmawijaya mengatakan,ada beberapa kepala desa (kades) yang akan habis jabatannya tahun 2023 ini. Namun, dirinya belum bisa memastikan akan melaksanakan pilkades serentak atau diundur hingga 2025 mendatang. "Di Cadasari ada beberapa desa yang habis jabatannya di Desember 2023. Sementara dalam surat Mendagri, maksimal pelaksanaan Pilkades serentak 1 November,”katanya.

Eka mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemkab Pandeglang terkait pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2023 ini. Hal itu karena, dalam pagu anggran di kecamatan tidak dimasukan untuk pelaksanaan Pilkades. "Dikecamatan enggak ada pagu anggaran untuk Pilkades, makanya kita tunggu dulu bagaimana keputusan Pemkab Pandeglang," katanya.

Dikonfirmasiterpisah, Asda I BidangPemerintahandanKesejahteraan Rakyat (Pemkesra) PemkabPandeglang,UtuySetiadimengakubelummendapatkanataumembacasurtkeputusanpelaksanaanpilkadesserentakdariKemendagritersebut. "SayabelumbacaisisuratdariKemendagrinyabagaimana, jadisayabelumbisamenyampaikanstatementerkaitpilkades," katanya.

Ditanya terkait alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemkab untuk pelaksanaan Pilkades serentak, Utuy mengaku sudah melakukan pembahasan dan memasukan anggaran pada postur APBD 2023 ini. Namun, harus dilakukan pembahasan ulang karena beberapa alasan. "Kita harus melakukan pembahasan ulang dan lainnya mengenai peraturan anggaran," katanya.

Sementara itu, setelah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri terkait pelaksanaan Pilkades Serentak 2023, Pemkab Serang bakal melaksanakannya tahun ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) KabupatenSerang, Tb Entus Mahmud Sahiri mengatakan, atas dasar surat rekomendasi Kemendagri RI tersebut, Pemkab Serang bakal menganggarkan biaya pilkades padaanggaran perubahan.

"Karena dari Kemendagri mengizinkan daerah melaksanakan Pilkades, maka kami upayakan bisa digelar tahun ini," kata Entus kepada wartawan, kemarin.

Namun, Entus mengaku, pelaksanaan Pilkades harus dilaksanakan sebelum 1 November 2023 agar tidak mengganggu proses persiapan Pemilu 2024.

"Ada 33 desa yang akan melaksanakan Pilkades, karena kalau ditunda di tahun 2025 nanti terlalu lama jabatan kades diemban oleh Pjs," akunya.

Entus mengungkapkan, ada peluang besar pelaksanaan Pilkades di tahun 2023. Pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dan kajian terkait hal ini dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang dan Komisi I DPRD Kabupaten Serang."Nanti kita gelar rapat lanjutan terkait Pilkades ini, peluangnya sih besar," katanya.

Untuk mewujudkan Pilkades di tahun 2023, Pemkab Serang harus menyediakan anggaran sekira Rp8 miliar dari anggaran perubahan."Oktober 2023 nanti kita atur di perubahan, karena kalau anggaran murni enggak ada," tuturnya. (dib-drp/air)