KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mulai mengkaji konsep tiang terpadu sebagai solusi penataan kabel utilitas yang semrawut di sejumlah ruas jalan.
Langkah tersebut dilakukan karena program pemindahan kabel udara ke bawah tanah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kesiapan operator telekomunikasi.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan penataan kabel utilitas tetap menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat sekaligus estetika kota.
Menurut Pilar, selama ini Tangsel telah bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) untuk menata jaringan utilitas melalui program penurunan kabel ke bawah tanah. Namun pelaksanaannya belum dapat berjalan secepat yang diharapkan.
“Operator harus menyediakan kabel baru yang ditanam di bawah tanah. Ketersediaan kabel tersebut berbeda dengan kabel udara dan membutuhkan biaya yang cukup besar,” ujar Pilar, usai menghadiri acara sosialisasi PP Tunas di ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Selasa 23 Juni 2026.
Karena itu, kata Pilar, Pemkot Tangsel mulai mempertimbangkan konsep tiang terpadu yang memungkinkan seluruh jaringan utilitas ditempatkan pada satu tiang yang terintegrasi. Dengan sistem tersebut, keberadaan kabel diharapkan lebih tertata dan mudah diawasi.
“Konsep ini bisa menjadi solusi sementara maupun pelengkap penataan kabel bawah tanah. Yang terpenting, jaringan utilitas menjadi lebih rapi dan tidak ada lagi pemasangan kabel yang tidak terkontrol,” katanya.
Pilar menegaskan, persoalan kabel semrawut tidak hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kabel yang menjuntai maupun tiang yang sudah tidak layak dapat menimbulkan risiko keselamatan.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkot membuka peluang pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari APBD, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga kerja sama dengan APJATEL.
Selain itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) diminta melakukan inventarisasi jalur-jalur yang menjadi prioritas penataan, baik di jalan nasional, provinsi maupun jalan kota.
“Kami sedang memetakan seluruh titik yang perlu ditata. Jalur yang paling mendesak akan menjadi prioritas penanganan,” ungkapnya.
Editor: Abdul Rozak
