Meski Gaduh, Anggaran Terserap

Penetapan Plt Pejabat Tepat

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Penetapan 115 pejabat di lingkup Pemprov Banten sebagai pelaksana tugas (Plt) oleh Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dianggap tepat. Meski membuat gaduh, hal itu harus dilakukan anggaran Pemprov dapat terserap.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan menilai langkah tersebut telah tepat. Justru apabila langkah tersebut tidak dilakukan, anggaran Pemprov Banten tak bisa diserap.

Fitron mengatakan, penyederhanaan struktur organisasi di Pemprov Banten telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.2.6/8786/OTDA tanggal 6 Desember 2022 perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Gubernur. “Konsekuensinya maka harus ada penyesuaian penyesuaian nomenklatur biro dan jabatan di eselon tiga,” ujar Fitron melalui telepon seluler, kemarin.

Kata dia, kewajiban penyesuaian itu secara dengan keharusan pemerintah segera melakukan serapan anggaran terutama gaji pada pegawai. Langkah yang harus ditempuh mau tidak mau melakukan penyesuaian agar segera bisa membuat keputusan gubernur berkenaan dengan penetapan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan lainnya.

“Solusinya mem-Plt-kan pejabat yang terdampak penyesuaian jabatan yang Banten (Pemprov-red) usulkan pada jaman kepemimpinan WH (Wahidin Halim-red) dan keluar persetujuan saat ini di masa Pj Gubernur,” ungkapnya.

Kata dia, Pj gubernur hanya melaksanakan kewajiban di depan matanya. “Kenapa muncul kegaduhan? Karena kebijakan ini lahir berbarengan dengan serangkaian peristiwa dan isu yang dikaitkan dengan proses rotasi mutasi jabatan,” tandas Fitron.

Dia menduga ada yang berspekulasi ini adalah permulaan dan strategi Al Muktabar sebelum melakukan perombakan, sebab sebelumnya ada assesment di lingkungan pejabat esselon dua.

Kata dia, Plt massal adalah langkah tepat penyelamatan tatalaksana pelaksanaan anggaran. “Pj Gubernur sudah tepat,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten ini.

Fitron mengatakan, rotasi mutasi adalah persoalan lain yang sesungguhnya terpisah. Apabila tidak, Pemprov bisa kena tegur Menteri Dalam Negeri terkait keterlambatan penyerapan anggaran terutama gaji. “Namun demikian ketika Pj menghubungkan secara strategi dengan rotasi mutasi ya sah-sah saja,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Fitron, sosialisasinya yang kurang, sehingga jadi gaduh, ditambah berseliwerannya isu perombakan. Maka Pj Gubernur harus menyosialisasikan setiap kebijakan di internal dulu. “Gaduh itu buang energi dan merusak konsentrasi kerja, ga bagus juga,” tandasnya.

Dia juga menilai tidak ada mal administrasi dalam penetapan tersebut. Karena jabatan awalnya masih melekat, seperti saat pelantikan jabatan fungsional esselon empat yang lalu. Meski sudah memiliki jabatan fungsional, tapi tugas sebagai esselon empat masih melekat.

Tapi, tambahnya, sejak turun surat persetujuan dari Mendagri berkaitan dengan penyederhanaan itu, maka jabatan esselon empatnya hilang. “Maka banyak nomenklatur esselon tiga yang berubah, ga ada mal administrasi. Kalau tidak di-Plt-kan malah mal administrasi,” tuturnya.

Dia hanya mengingatkan agar setiap kebijakan harus lebih dahulu disosialisasikan, sehingga dapat memberikan penjelasan dan tidak membuat gaduh.

Terpisah, Akademisi Untirta Lia Riesta Dewi mengatakan, penetapan Plt itu yang berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021, seharusnya tercantum ketentuan Peralihan dan Penutup. “Artinya, pada saat Pergub sudah masuk dalam berita daerah, tidak langsung besok diberlakukan tapi menunggu proses, misalnya enam bulan, ada rentan waktu agar tak terjadi kekosongan hukum, ada transisi pada saat perubahan SOTK,” ujar Lia, Senin (16/1) malam.

Kata dia, seharusnya dalam Pergub juga dibunyikan berapa lama harus menunggu menjadi pejabat definitif. Untuk itu, lima Pergub itu harus dikritisi.

Apabila dalam ketentuan Peralihan atau Penutup berbunyi transisi berapa lama, maka tak terjadi Plt. Lia menilai penyusun Pergub tidak cermat dan melupakan pasal yang begitu penting untuk mencegah kekosongan hukum dan menimbulkan kericuhan, sehingga sekarang menjadi gaduh. “Di awal tahun dimulai gonjang ganjing,” tandasnya.

Kata dia, di awal Januari seharusnya para pegawai melaksanakan rencana yang disusun. Namun saat ini akhirnya sibuk saling membicarakan jabatan. “Plt ini apa dasar hukumnya,” tutur Lia.

Ia mengatakan, para pegawai sendiri ribut, sehingga fokusnya bukan menjalankan pogram tapi jabatan. Seharusnya, perancang Pergub memikirkan ke arah sana dan Pj Gubernur harus bersabar dan membuat tim agar tidak gonjang ganjing. (nna/nda)