Kejati Banten Sita Aset Tersangka Korupsi Rp 8,5 miliar di Bank BUMN Tangerang

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Aset milik NK, tersangka korupsi pengelolaan dana simpanan nasabah prioritas periode April hingga Oktober 2022 di salah satu bank Himbara (gabungan bank BUMN), disita penyidik Pidsus Kejati Banten, Kamis 19 Januari 2023.

Penyitaan dilakukan untuk menyelamatkan uang negara di sektor perbankan tersebut yang dikorupsi.

"Kamis kemarin penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset milik NK," ujar Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan, Jumat, 20 Januari 2023.

Ivan mengatakan, NK merupakan Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP), salah satu bank Himbara di Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan, dan PBO pada KC Serang.

Dia diduga kuat telah melakukan penggelapan dana nasabah dengan nilai Rp 8,5 miliar.

"Aset milik tersangka yang dilakukan penyitaan berupa satu unit mobil, dua unit laptop, satu unit ponsel serta puluhan dokumen terkait" ungkap pria berdarah Batak tersebut.

Ivan menjelaskan, selain penyitaan aset, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di rumah tersangka yang berlokasi di Jalan Serpong Jaya, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan di tempat usaha barbershop-nya di Jalan Surya Kencana, Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan.

"Bahwa kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor PRINT-95/M.6.5/Fd.1/01/2023, tanggal 18 Januari 2023, dan Surat Perintah Penyitaaan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor PRINT-17/M.6.5/Fd.1/01/2023, tanggal 09 Januari 2023," ungkap Ivan.

Ivan mengungkapkan, tersangka NK saat ini menjadi tersangka tunggal dalam kasus tersebut.

Modus kejahatannya dengan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan transaksi debet internet banking pada rekening nasabah prioritas dengan inisial AS pada Bank Tangerang Merdeka dan rekening pada Kantor Cabang Bank Tangerang A Yani ke rekening Bank Himbara lainnya.

"Tersangka telah melakukan beberapa kali transaksi debet," ujar Ivan.

Transaksi pertama, sambung Ivan, dilakukan sebanyak tujuh kali dengan total pemindahan dana Rp 6,6 miliar lebih.

Kemudian, ada empat kali transaksi dengan jumlah dana Rp 1,8 miliar lebih.

"Tersangka mengirimkan uang ke rekening Bank Himbara lain atas nama A sebagai rekening penampungan. Tersangka NK melakukan transaksi debet rekening melalui internet banking tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah atas nama AS," kata Ivan.

Ivan menuturkan, pada tanggal 22 Desember dan 23 Desember 2022, bank Himbara tersebut telah mengganti dana nasabah yang disalahgunakan NK.

"Bahwa akibat perbuatan tersangka NK telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq, bank Himbara sekira Rp 8.530.120.000," kata alumnus FH Universitas Gadjah Mada tersebut.

Sebelumnya, NK telah ditahan penyidik pada Rabu 18 Januari 2023 sore. Ia ditahan penyidik karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

"Selain itu penahanan dilakukan karena ancaman pidana terhadap tersangka diatas lima tahun penjara," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Banten Ricky Tommy Hasiholan.

Ricky mengungkapkan, perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor Print-04/M.6/Fd.1/01/2023.

"Berdasarkan hasil ekspose, telah ditetapkan satu orang tersangka berinisial NK berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor B-112/M.6.5/Fd.1/01/2023, tanggal 18 Januari 2023," kata Ricky.

Ricky mengungkapkan, NK dianggap paling bertanggung jawab dalam penyelewengan dana simpanan nasabah prioritas.

Oleh penyidik, NK dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tutur Ricky. (*)