Seharusnya, pemerintah memberikan prioritas bagi mereka yang memiliki pengalaman ada batasan tertentu, itu yang harus didahulukan, yang terpenting pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, memiliki komitmen bersama.
“Saya melihat, tidak ada ketegasan dari Kemenpan-RB. Seharusnya, habiskan dulu honorer yang ada, dan pemerintah daerah diberikan larangan mengangkat tenaga honorer sekaligus dengan punishment-nya,” katanya.
“Dahulukan yang honorer terlebih dahulu untuk diangkat jadi P3K. Mereka punya keluarga, mengabdi dari usia muda dan memiliki harapan, status sosial pekerjaan yang layak,” tambah Nur’eani.
Menurutnya, sampai saat ini wajar tenaga honorer masih berteriak, karena Kemenpan-RB belum ada penegasan dan perencanaan yang matang terkait penataan kepegawaian khususnya honorer.
Perhatian serius bagi nasib tenaga honorer ditunjukkan juga anggota DPR RI dapil Baten I Pandeglang-Lebak, Rizki Aulia Rahman Natakusumah.
Politisi Partai Demokrat ini berjanji akan memperjuangkan nasib para honorer dan meminta Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rencana tersebut. Tujuannya, agar para honorer mendapatkan kejelasan nasib dan tidak terkatung-katung.












