Dewan Senayan Siap Perjuangkan Honorer

JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID – Semakin dekatnya rencana penghapusan tenaga honorer yang tercantum dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), membuat Anggota DPR RI Fraksi Golkar Adde Rosi Khoerunnisa angka bicara.

Istri Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 Andika Hazrumy ini bakal memperjuangkan nasib para tenaga honorer atau non ASN yang selama ini sudah mengabdi untuk negara, termasuk di Banten.

Meskipun Adde Rosi duduk di Komisi III DPR RI, tapi ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi II DPR RI. “Secara pribadi tentu saya sudah sampaikan aspirasi dari forum honorer Banten ke Ketua Komisi II,” ujar Adde Rosi, Jumat (17/2).

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Banten I yakni Pandeglang-Lebak ini mengaku sangat berpihak kepada tenaga honorer. Untuk itu, pemerintah harus bijak terkait nasib para tenaga honorer yang sudah mengabdi kepada negara selama ini.

Kata dia, secara berjenjang, Pemprov Banten juga diharapkan mampu menyampaikan aspirasi para tenaga honorer dan memperjuangkan mereka agar ada solusi dari pemerintah. Apalagi selama ini tenaga honorer sudah sangat membantu para ASN dalam segala hal. Adde Rosi berharap ada solusi yang tidak merugikan siapapun.

Penolakan penghapusan tenaga honorer pun datang dari Anggota DPR RI dapil Banten II, Nur’aeni. Ia meminta pemerintah tegas terkait dengan nasib tenaga honorer, yang telah mengabdi untuk penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah.

“Kalau menurut saya, sebetulnya pegawai honorer sudah mengabdi. Soal kemanusiaan pada mereka yang telah membantu penyelenggara pemerintah daerah,” ujarnya kepada

“Jangan sampai dihilangkan, mereka adalah aset, kemampuan mereka sangat dibutuhkan termasuk di Banten,” tambah Nura’eni.

Politikus Partai Demokrat itu, mengaku saat dari sisi jumlah ASN di daerah masih banyak kekurangan. Sehingga, dalam melaksanakan tugasnya, honorer kerap dieksploitasi.

“ASN di daerah kurang, yang banyak banyak dieksploitasi adalah honerer untuk penyelenggara pemerintah,” katanya.

Seharusnya, kata Nur’aeni, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan kesempatan bagi honorer terlebih dahulu untuk menjadi P3K.

“Mereka, seharusnya mempunyai kesempatan yang sama, usia yang sudah tua di atas 50 tahun, harapan besarnya diangkat jadi P3K dan ASN,” katanya.

Seharusnya, pemerintah memberikan prioritas bagi mereka yang memiliki pengalaman ada batasan tertentu, itu yang harus didahulukan, yang terpenting pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, memiliki komitmen bersama.

“Saya melihat, tidak ada ketegasan dari Kemenpan-RB. Seharusnya, habiskan dulu honorer yang ada, dan pemerintah daerah diberikan larangan mengangkat tenaga honorer sekaligus dengan punishment-nya,” katanya.

“Dahulukan yang honorer terlebih dahulu untuk diangkat jadi P3K. Mereka punya keluarga, mengabdi dari usia muda dan memiliki harapan, status sosial pekerjaan yang layak,” tambah Nur’eani.

Menurutnya, sampai saat ini wajar tenaga honorer masih berteriak, karena Kemenpan-RB belum ada penegasan dan perencanaan yang matang terkait penataan kepegawaian khususnya honorer.

Perhatian serius bagi nasib tenaga honorer ditunjukkan juga anggota DPR RI dapil Baten I Pandeglang-Lebak, Rizki Aulia Rahman Natakusumah.

Politisi Partai Demokrat ini berjanji akan memperjuangkan nasib para honorer dan meminta Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rencana tersebut. Tujuannya, agar para honorer mendapatkan kejelasan nasib dan tidak terkatung-katung.

Menurut Rizki, selama ini pemerintah pusat belum pernah memberikan kepastian atau kejelasan nasib kepada para honorer. Hal itu, menyebabkan para honorer khawatir karena berkaitan dengan kesejahteraan sebagai pegawai.

Padahal, selama ini peran para honorer cukup besar di instansi pemerintahan, khususnya di Pemkab Pandeglang. Oleh karena itu, dirinya melalui parlemen akan menanyakan kejelasan nasib para honorer.

“Intinya jangan sampai pemerintah pusat menggantung nasib para honorer itu yang paling penting. Honorer jangan selalu dijanji-janjikan, selalu dibuai, tetapi faktanya sampai sekarang belum ada kepastian dan kejelasan nasib,” katanya, Minggu (19/2).

Rizki memastikan, kejelasan nasib honorer di Pandeglang dan Lebak akan menjadi prioritas utama di fraksi Demokrat DPR RI, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Saya sebagai wakil dari dapil Pandeglang dan Lebak akan menyampaikan dan memperjuangkan kepada pemerintah pusat. Kami pasti memperjuangkan dan memprioritaskan honorer,” katanya.

Selain itu, Rizki juga akan mempertanyakam kejelasan pemberian gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Soalnya, selama ini hal tersebut dibebankan kepada daerah, sementara keuangan daerah cukup terbatas. “Terkait pembiayaan karena honorer akan dihilangkan dan digantikan P3K, harus ada kejelasan pemberian gaji juga. Skema pemberian gaji juga harus jelas, karena yang paling mengerti itu daerah,” katanya. (nna-fdr-dib/air) )