Menurut Rizki, selama ini pemerintah pusat belum pernah memberikan kepastian atau kejelasan nasib kepada para honorer. Hal itu, menyebabkan para honorer khawatir karena berkaitan dengan kesejahteraan sebagai pegawai.
Padahal, selama ini peran para honorer cukup besar di instansi pemerintahan, khususnya di Pemkab Pandeglang. Oleh karena itu, dirinya melalui parlemen akan menanyakan kejelasan nasib para honorer.
“Intinya jangan sampai pemerintah pusat menggantung nasib para honorer itu yang paling penting. Honorer jangan selalu dijanji-janjikan, selalu dibuai, tetapi faktanya sampai sekarang belum ada kepastian dan kejelasan nasib,” katanya, Minggu (19/2).
Rizki memastikan, kejelasan nasib honorer di Pandeglang dan Lebak akan menjadi prioritas utama di fraksi Demokrat DPR RI, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Saya sebagai wakil dari dapil Pandeglang dan Lebak akan menyampaikan dan memperjuangkan kepada pemerintah pusat. Kami pasti memperjuangkan dan memprioritaskan honorer,” katanya.
Selain itu, Rizki juga akan mempertanyakam kejelasan pemberian gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Soalnya, selama ini hal tersebut dibebankan kepada daerah, sementara keuangan daerah cukup terbatas. “Terkait pembiayaan karena honorer akan dihilangkan dan digantikan P3K, harus ada kejelasan pemberian gaji juga. Skema pemberian gaji juga harus jelas, karena yang paling mengerti itu daerah,” katanya. (nna-fdr-dib/air))
