Menurutnya, dalam teori kebijakan publik hal yang dilakukan oleh Sanuji itu disebut otokritik. Namun otokritik itu dibaca sebagai bukti nyata jika pasangan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon itu saling bertentangan. Video itu ditafsirkan sebagai konfrontatif pasangan kepala daerah karena seharusnya kritikan itu bukan diunggah ke media sosial oleh Wakil Walikota, melainkan dibahas secara internal.

“Namanya pasangan harusnya komunikasinya terbuka. Kalau ada catatan yang tidak baik disampaikan diinternal, bukan dipublikasikan, itu menyebar aib sendiri, itu tidak etis,” papar Syaeful.

Konfrontasi ini jika terus berkepenjangan dan berlanjut akan merugikan masyarakat Cilegon, karena kepala daerah dan wakil kepala daerah energinya tersita untuk saling bertengkar.

Dan itu juga bukan contoh pendidikan politik yang santun.

“Kesantunan harus menjadi keteladanan dari para pemimpin,” tuturnya.

Reporter Bayu Mulyana
Editor : Merwanda