Humas Pemerintah Daerah
Competitive identity dimotori dengan kerja-kerja kehumasan yang kompleks dan berkesinambungan untuk membangun identitas dimana setelah terbangunnya indentitas kompetitif maka eksistensi citra dan reputasi suatu kota atau daerah melalui berbagai saluran komunikasi akan terbentuk. Kerja-kerja kehumasan membutuhkan pengakuan dalam hal ini adalah bentuk satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kehumasan. Berdasarkan pengalaman penulis, saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten, penulis tidak menemukan unit kerja unit kerja yang khusus membidangi penyelenggaraan kehumasan. Melalui search engine penulis menemukan memang ada berbagai penamaan unit kerja yang membidangi kehumasan pada perangkat daerah baik pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota. Contohnya ada Biro Humas dan Protokol di beberapa Pemerintah Provinsi, ada Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan di sebagian besar Pemerintah Provinsi, ada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah di beberapa Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan ada unit kerja Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang notabene menyelenggarakan 4 urusan pemerintahan daerah sehingga unit kerja kehumasan menjadi kurang terakomodir.
Karena itu, penamaan unit kerja bidang kehumasan pada perangkat daerah harus diperjelas/ dipertegas kembali agar tidak berdampak terhadap ketidakjelasan kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi kehumasan pada pemerintah daerah. Karena perhatian penulis disini adalah bagaimana progres pembentukan competitive identity yang dipublikasi melalui kerja-kerja kehumasan.
Karena itu menurut penulis, nomenklatur unit kerja kehumasan lebih baik diperjelas dengan penamaan Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah baik dalam bentuk Biro atau Bagian yang berada pada Sekretariat Daerah karena tugas-tugas kehumasan menjalankan fungsi manajemen yang bersifat supporting staff dan fungsi koordinator yang bersifat lintas sektor yang dapat dilaksanakan melalui fungsi koordinatif JPT Pratama Asisten Daerah pada Sekretariat Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota. Selain itu, di seluruh Kementerian, Lembaga dan Instansi Vertikal juga terdapat unit kerja yang membidangi kehumasan seperti Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Divisi Humas Polri, Dinas Penerangan TNI, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Corporate Communication Kereta Api Indonesia dan banyak lagi sehingga kegiatan-kegiatan koordinasi kehumasan antar instansi pemerintah daerah dengan instansi vertikal serta BUMN dan BUMD dapat berjalan lebih optimal.
Begitu pun dengan event-event rutin, berbagai pertemuan bidang kehumasan rutin dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo seperti Anugerah Media Humas (AMH), pertemuan rutin Badan Koordinasi Humas dan event-event tahunan bidang humas pemerintahan lainnya. Di satu sisi, terdapat juga Jabatan Fungsional Pranata Humas Keahlian/ penyetaraan pejabat pengawas yang membutuhkan unit kerja bidang kehumasan pada perangkat daerah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut menurut penulis penamaan unit kerja pada perangkat daerah agar diperjelas/ pertegas kembali menjadi Hubungan Masyarakat baik dalam bentuk biro, bagian atau bidang pada perangkat daerah provinsi, kabupaten/ kota.
Dikaitkan dengan competitive identity, kerja-kerja Humas Pemerintah Daerah menjadi penting hal ini disebabkan oleh komunikasi strategis yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang membidangi kehumasan. Humas Pemerintah Daerah akan menyebarluaskan informasi mengenai progres sintesis brand managemet competitive identity suatu daerah melalui berbagai instrumen kerjasama dengan multi sektor serta kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya membangun identitas kompetitif suatu wilayah. Humas pemerintah daerah juga dapat berupaya meningkatkan partisipasi publik untuk berpartisipasi dalam membangun competitive identity suatu daerah. competitive identity dalam konteks pembangunan daerah dapat diasumsikan sebagai gerakan bersama antara pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder dan masyarakat dengan mengedepankan perilaku positif dan produktif ke suatu arah yang sama, sehingga identitas, citra dan reputasi yang diharapkan dapat terbentuk. Reputasi tentunya tidak dibangun hanya melalui komunikasi, dan tidak dapat diubah juga hanya melalui komunikasi. Membangun Competitive identity bukanlah sebuah pelajaran di bidang periklanan, desain, atau bahkan hubungan masyarakat saja. Era disrupsi informasi yang ditandai dengan begitu masifnya distribusi informasi dan konvergensi media menjadi suatu peluang bagi praktisi humas pemerintahan daerah untuk berkontribusi dalam berbagai implementasi kebijakan pembangunan daerah; membangun competitive identity.












