“Pemaknaan saya, penggunaan kebijakan pergeseran anggaran dalam dua ruang yang sama tapi berbeda, yakni pergeseran anggaran mandiri (normal) dan pergeseran anggaran karena sebab,” tuturnya. Pergeseran anggaran mandiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 dan Pasal 164 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pergeseran anggaran karena sebab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur BTT (belanja tak terduga) termasuk bantuan sosial (bansos).
Dalam Pasal 68 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan, BTT dimaknai sebagai pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Namun, lanjut Fitron, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memperluas dan menambahkan penggunaan BTT untuk bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
“Pergeseran anggaran merupakan kebijakan yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan oleh pemda,” ujarnya.
Namun menggunakannya harus butuh pendalaman untuk memaknainya dan menafsirkannya, sehingga dapat berkesesuain dengan makna pergeseran anggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (PPU).
Kata dia, sebelum membahas soal pergeseran anggaran mandiri (normal) dan karena sebab, sebaiknya yang dibahas terlebih dahulu adalah dasar dan alasan mengubah APBD. Dasar dan alasan melakukan perubahan APBD, yakni pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. “Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, jika terjadi. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah,” terang Fitron.












