Kedua, lanjutnya, pergeseran anggaran. Ketiga, penggunaan Silpa. “Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan,” ujarnya.
Keempat, pendanaan keadaan darurat. Pemda mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD. “Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemda tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam LRA,” terang Fitron.
Kelima, pendanaan keadaan luar biasa. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 persen.
Untuk pergeseran anggaran mandiri secara normal, ia mengatakan, dasar kebijakan pergeseran anggaran diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, pergeseran anggaran secara operasional diatur dalam Pasal 163 dan Pasal 164 PP Nomor 12 Tahun 2019. Secara teknis, pergeseran anggaran diatur dalam Bab IV huruf D Permendagri Nomor 77 tahun 2020 pada halaman 332-334 versi digital. Dan secara implementatif di daerah, pergeseran anggaran harus diatur dengan Perkada tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.(vide Pasal 164 ayat (7) PP Nomor 12 Tahun 2019.
Kata dia, pergeseran anggaran merupakan perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan yang dilakukan melalui antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek. Pada Pasal 164 PP Nomor 12 Tahun 2019 telah mengatur jenis dan kewenangan pergeseran anggaran. Yakni, jenis pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja adalah kewenangan perubahan Perda tentang APBD; jenis pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja adalah kewenangan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD; jenis pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja adalah kewenangan Kepala Daerah.












