Selain itu, lanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 164 PP Nomor 12 Tahun 2019, jenis pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja yang merupakan kewenangan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dituangkan dalam Ranperda tentang perubahan APBD. Dan jika tidak melakukan perubahan APBD atau tanpa APBD-P atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang Perubahan APBD ditampung dalam LRA
Kata dia, dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Bab IV huruf D pada halaman 332-334 versi digital, telah memperluas makna jenis dan kewenangan pergeseran anggaran. Jenis pergeseran anggaran dibagi kedalam jenis pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Jenis pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu: pergeseran antar organisasi; antar unit organisasi; antar program; antar kegiatan; antar sub kegiatan; antar kelompok; & antar jenis, dengan kewenangan yang sama sebagaimana dijelaskan pada Pasal 164 PP Nomor 12 Tahun 2019.
Sedangkan jenis pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, yaitu pergeseran antar objek dalam jenis yang sama adalah kewenagan sekretaris daerah; pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama adalah kewenangan PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) atau Kepala Badan/Dinas Keuangan, dan pergeseran/perubahan atas uraian dari sub rincian objek adalah kewenangan Pengguna Anggaran.
Selain itu, lanjutnya, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur hal-hal yakni pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.
Ketika perubahan APBD dilakukan, ia mengatakan, pergeseran anggaran ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD. Yakni, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam LRA; semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD; serta pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. “Kondisi tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional/daerah, jika pergeseran dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda Perubahan APBD, dan jika pergeseran dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam LRA. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD,” ujarnya.












