Pemprov Banten Kembali Raih Opini WTP Tapi Banyak Temuan dan Catatan Khusus

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) APBD Pemprov Banten 2022.

WTP itu merupakan yang ketujuh kali yang diperoleh pemprov Banten secara berturut-turut sejak 2015. Namun, dalam WTP ini, BPK menemukan banyak temuan dan catatan khusus. Alhasil, penetapan WTP itu diiringi dengan penekanan suatu hal atas LK Pemrpov Banten tahun 2022.

Penekanan suatu hal tersebut terkait catatan atas akun aset lain-lain berupa saldo Kas di rekening penyidik pada rekening penerimaan lainnya Kejaksaan Tinggi Banten yang merupakan uang sitaan

Kejaksaan Tinggi Banten dan kerugian daerah pada kasus Pajak UPT Kelapa Dua yang belum dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah dan SK penetapan pembebanan penggantian kerugian daerah yang belum didukung dengan jaminan penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR).

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-tujuh kalinya.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Banten, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan rilis dari BPK RI Perwakilan Banten, permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten antara lain:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum memadai. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern berdampak pada terjadinya kecurangan dalam penerimaan pajak daerah yang telah mendapatkan putusan pengadilan;

2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan;

3. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan pada Lima Perangkat Daerah tidak sesuai ketentuan; dan

4. Pelaksanaan 42 Paket Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Utilitas dan Umum Permukiman tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Bersamaan dengan penyerahan LHP atas LK Pemerintah Provinsi Banten ini, BPK menyampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi Banten.

IHPD tersebut memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Banten selama tahun 2022.

BPK berharap IHPD dapat menjadi acuan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan bagi DPRD.

Dalam sambutannya, Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan Laporan Pemantauan Semester II Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Banten telah menindaklanjuti 1.385 rekomendasi dari 1.684 rekomendasi atau 82,24% dari keseluruhan rekomendasi periode 2005 – 2022.

Dengan demikian masih terdapat 299 rekomendasi (17,76%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Ahmadi Noor Supit berharap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya.

“Perlu saya sampaikan juga bahwa sebelum LHP ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan dari Pemerintah Provinsi Banten atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ungkap Ahmadi Noor Supit.