SERANG,  RADARBANTEN.CO.ID – Aktivis Jaringan Nurani Rakyat (JANUR) Banten Ade Yunus menyoroti rendahnya serapan APBD  Banten tahun 2023.

Ade mengatakan,  rendahnya serapan menandakan kinerja Pemprov Banten dalam optimalisasi  anggaran.

Ade Yunus menilai Pemprov Banten belum mampu memaksimalkan penyerapan anggaran APBD tahun ini. Melihat kenyataan itu, ia menyarankan kepada Pemprov Banten untuk segera melakukan pembenahan, agar sisa anggaran yang ada dapat terserap secara optimal.

“Presentase serapan yang masih diangka 40 persen tentunya akan menjadi suatu catatan bahwasannya Pemprov Banten lemah dalam penyerapan anggaran,” kata Ade kepada Radar Banten,  Kamis, 13 Juli 2023.

Ade Yunus mengatakan, serapan anggaran yang masih rendah tentunya akan berdampak pada pergerakan ekonomi di lingkungan masyarakat  khususnya di Provinsi Banten.  Selain itu, tidak hanya menyoroti perihal serapan anggarannya yang dianggap masih rendah, ia juga turut mengkritisi perihal realisasi pendapatan Pemprov Banten.

Kendati realisasi pendapatan daerah di Semester I tercatat sebesar 42,78 persen atau sekitar Rp3,6 triliun, Pemprov Banten seharusnya mampumemaksimalkan kembali realisasi pendapatan itu.

Sebab menurutnya investasi di Provinsi Banten tengah mengalami pertumbuhan tinggi, oleh sebab itu Pemprov Banten didesak harus mampu memaksimalkan celah potensi tersebut.

“Padahal tren perekonomian dan investasi sedang tumbuh baik, maka mestinya Pendapatan Asli Daerah dapat digenjot secara maksimal hingga pertengahan tahun ini,” tambahnya.

Ia kemudian membandingkan dengan tren realisasi pendapatan Pemprov Banten dari tahun-tahun yang dinilainya tidak konsisten.

“Kita bisa lihat di tahun 2019 misalnya realisasi belanjanya mencapai 89,53 persen, lalu tahun 2020 itu tertinggi sampai di angka 94,90 persen, turun lagi pada tahun 2021 di akhir masa transisi menjadi 77,96 persen lalu 2022 hanya naik sedikit menjadi 82,94 persen,” tandasnya.

Meski begitu, hal yang harus dipikirkan oleh Pemprov Banten adalah upaya memaksimalkan realisasi penyerapan belanja daerah. Pasalnya, hal itu lah yang justru manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang dibutuhkan rakyat adalah realisasi penggunaan anggaran agar segera dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar retorika kata-kata, silakan buktikan kita tunggu hasilnya di akhir tahun nanti,” pungkasnya.

Reporter : Yusuf Permana
Editor: Aas Arbi