SERANG, RADARBANTEN.CO.ID-Dinamika politik menjelang Pemilu 2024 kian memanas, nama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tengah ramai dibicarakan.
Jokowi disebut ingin membuat dinasti politik. Hal itu mencuat usai putranya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres yang mendampingi Capres Prabowo Subianto.
RelatedPosts
Pencawapresan Gibran yang menjabat sebagai Walikota Solo itu disebut terlalu dipaksakan, khususnya saat Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai oleh Ketua MK Anwar Usman menyetujui gugatan tentag batas usia capres-cawapres.
Bahwa, sesorang boleh menjadi capres-cawapres meskipun usianya masih di bawah 40 tahun asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Putusan itu disebut menjadi karpet merah bagi Gibran untuk menjadi Cawapres.
“Pertama, ketika putusan MK saya melihat Gibran ini orang yang diuntungkan suatu keadaan, kita tidak akan berbicara ini, “ kata Dr. Harits Hijrah Wicaksana, Peneliti BIGS (Banten Institute for Governance Studies) dan Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, Senin 30 Oktober 2023.
Perihal dinasti, Harits setuju bahwa kepemimpinan suatu negara tidak boleh dipegang oleh seseorang maupun pihak yang sama terlalu lama.
“Politik dinasti tidak akan berlangsung jika publik yang menentukan, sebenarnya kan publik yang menentukan, artinya mau dari anak siapa, ketika rakyatnya tidak memilih tidak akan bisa juga,” ucapnya.
Katanya, dinasti politik sudah menyebar di beberapa daerah di negara ini. Ia pun berharap pada Pemilu 2024 nanti, masyarakat bisa lebih cerdas dalam menentukan pilihan.
“Pertanyaan dikembalikan apakah publik menginginkan dinasti politik tersebut, itu poin pertama, kalau tidak menginginkan masyarakat tidak perlu memilih, kalau memilih berarti masyarakat menghendaki, kita tidak bisa menyalahkan keadaan sekarang,” jelasnya.
Lebih jauhnya, Dosen Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul ini menerangkan bahwa cikal bakal dinasti politik berasal dari sistem politik saat ini. Dimana dengan parlementary Threshold 20 persen dan sebagainya membuat partai besar menginginkan kendali besar dalam keputusan politik.
“Jadi negara besar dikendalikan oleh beberapa orang, dan nasib bangsa kita ditentukan oleh ketua umum partai,” paparnya.
Menurutnya, sosok Capres-Cawapres baik itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto akan unggul di Pemilu 2024 jika bisa menarik hati warga.
“Hukum kita ada penawaran dan permintaan, di kita yang bisa memimpin bukan berbicara penentuan karir politik seseorang, dari keluarga seseorang, tapi popularitas,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
